Menlu Sugiono Tegaskan Perkuat Multilateralisme untuk Redam Ketegangan yang Memanas!
Jakarta, Maret.id — Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia akan memperkuat multilateralisme agar mampu menjawab tantangan global yang semakin terfragmentasi dan penuh ketidakpastian. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-10 yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Landasan Politik Luar Negeri: Bebas-Aktif
Sugiono menegaskan bahwa politik luar negeri bebas-aktif tetap menjadi landasan utama diplomasi Indonesia di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global. Ia menekankan bahwa bebas-aktif bukan berarti pasif atau netral, melainkan memberi ruang bagi Indonesia untuk menentukan sikap secara mandiri sekaligus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia.
Dalam pidatonya, Sugiono menyatakan bahwa Indonesia tidak akan terseret ke dalam blok-blok eksklusif dan akan terus membangun jembatan serta memperluas ruang strategisnya. Pernyataan itu dimaksudkan untuk menegaskan komitmen Jakarta dalam menjaga kedaulatan diplomasi sambil meningkatkan peran internasional.
Perbaikan Tata Kelola Global
Menteri Luar Negeri itu juga menyoroti kelemahan sistem multilateral saat ini dan menolak gagasan meninggalkan multilateralisme sebagai solusi. Sugiono menyebut bahwa sistem tersebut perlu diperbaiki agar lebih representatif, inklusif, adaptif, dan efektif dalam menghadapi tantangan global.
Salah satu fokus kebijakan adalah mendorong reformasi tata kelola global, termasuk perubahan pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar menjadi lebih transparan, demokratis, efektif, dan akuntabel. Menurut Sugiono, upaya tersebut harus ditempuh melalui berbagai forum internasional untuk memastikan perubahan berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Strategi Diplomasi di Berbagai Forum Internasional
Sugiono merinci bahwa Indonesia akan memperjuangkan agenda reformasi tersebut melalui partisipasi di BRICS, peran aktif di G20, kepemimpinan di ASEAN, keterlibatan di D-8, serta kerja sama dengan negara-negara Global South. Ia menambahkan bahwa proses aksesi menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga menjadi bagian dari strategi memperluas ruang strategis diplomasi Indonesia.
Keterlibatan lintas-forum, menurutnya, bukan sekadar simbol, melainkan upaya nyata untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu membangun konsensus di tengah beragam kepentingan internasional. Langkah ini dinilai penting untuk menguatkan suara negara-negara berkembang dalam aturan global yang sedang direvisi.
Ketahanan Nasional sebagai Fondasi Diplomasi
Sugiono menegaskan bahwa diplomasi yang efektif harus didukung oleh ketahanan nasional yang kuat, termasuk ketahanan pangan, energi, sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi. Ia memaparkan bahwa aspek-aspek tersebut merupakan fondasi penting bagi posisi strategis Indonesia di panggung global.
Dalam pidatonya ia merangkum poin utama dengan tegas, menyebut bahwa ketahanan pangan adalah otonomi strategis, ketahanan energi adalah bagian dari keamanan nasional, sumber daya manusia menentukan kapasitas geopolitik, dan teknologi berperan sebagai kekuatan. Pernyataan ini menekankan keterkaitan antara kebijakan domestik dan tujuan diplomasi luar negeri.
Sugiono menutup pidatonya dengan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif memperkuat multilateralisme di tengah perubahan tatanan global. “Multilateralisme masih dapat bekerja, tapi tidak bisa berjalan secara autopilot,” ujarnya, seraya mengajak negara-negara mitra untuk bersama-sama mereformasi dan menguatkan sistem multilateral demi kepentingan bersama.
