Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi militer yang terus meningkat antara Iran dan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat, 17 Juli 2026, melalui Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq.
Kekhawatiran terhadap Sasaran Sipil
Farhan Haq menyoroti dampak serius dari operasi militer yang menarget fasilitas sipil di Iran dan wilayah sekitarnya. Menurutnya, serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran kemanusiaan yang tidak bisa diterima.
“Serangan terhadap infrastruktur sipil semacam itu sama sekali tidak dapat diterima,” tegas Farhan Haq saat menyampaikan pesan atas nama Sekretaris Jenderal. Pernyataan tersebut menegaskan perhatian PBB terhadap keselamatan warga sipil dan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia.
Seruan untuk Menahan Diri
Guterres menegaskan bahwa perang bukanlah jawaban bagi penyelesaian konflik ini dan tidak ada solusi militer yang mampu meredakan ketegangan antar kedua negara. Pernyataan itu menekankan bahwa eskalasi lebih lanjut hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan dan keamanan regional.
PBB mendesak kedua belah pihak untuk segera menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperluas konflik. Selain itu, organisasi internasional ini menyerukan penguatan jalur diplomasi guna mencapai resolusi damai yang berkelanjutan.
Selain penghentian konflik bersenjata, PBB menekankan pentingnya memulihkan penuh hak dan kebebasan navigasi internasional di jalur laut strategis, khususnya di dalam dan sekitar Selat Hormuz. PBB mengingatkan bahwa gangguan pada lalu lintas maritim di kawasan itu berpotensi mengganggu pasokan energi global dan stabilitas ekonomi internasional.
Gangguan di Selat Hormuz, yang menjadi jalur keluar-masuk penting bagi pengiriman minyak, dapat berdampak meluas pada harga energi dan rantai pasokan. Karena itu, Guterres mendesak upaya lintas-negara agar jalur tersebut tetap aman dan terbuka bagi pelayaran sipil.
PBB juga menekankan kewajiban semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan hukum humaniter, termasuk kewajiban untuk melindungi warga sipil serta infrastruktur sipil yang tidak terkait operasi militer. Penguatan mekanisme pencegahan dan investigasi terhadap pelanggaran disebut sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
Peran Diplomasi dan Upaya Perdamaian
Dalam pernyataannya, Sekretaris Jenderal menawarkan peran PBB sebagai fasilitator bagi upaya diplomatik yang dapat mengurangi ketegangan. Guterres mendorong dialog terbuka, mediasi, serta penggunaan jalur multilateralisme untuk menemukan jalan keluar yang dapat diterima kedua belah pihak.
PBB mengimbau langkah-langkah konkret seperti penghentian segera kontak senjata, perlindungan akses kemanusiaan, dan pembentukan mekanisme pemantauan independen untuk mencegah insiden lebih lanjut. Organisasi itu menegaskan kesediaannya membantu negara-negara terkait mencapai gencatan senjata dan negosiasi damai.
Komunitas internasional, menurut pernyataan tersebut, terus memantau perkembangan secara intensif dan menyerukan semua aktor global untuk mengambil peran konstruktif dalam meredakan situasi. Tekanan diplomatik dan koordinasi internasional dinilai penting untuk menghindari perluasan konflik yang dapat memicu krisis regional lebih luas.
Guterres menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan warga sipil, penegakan hukum internasional, dan kembalinya stabilitas di kawasan. PBB akan tetap terlibat secara aktif untuk mendorong penyelesaian damai dan mencegah konflik yang lebih besar.
