Jakarta, Maret.id — Seorang imigran asal Meksiko yang sedang menjalani hukuman penjara atas kasus pembunuhan di Michigan menggugat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Direktur Komunikasi Gedung Putih Steven Cheung di pengadilan federal, menuntut ganti rugi, permintaan maaf, dan kewarganegaraan AS.
Penggugat, yang diidentifikasi sebagai Brandon Ortiz-Vite, 27 tahun, mengajukan tuntutan yang menuntut pembayaran 75 juta dolar AS serta pengakuan kewarganegaraan setelah mengaku bersalah atas pembunuhan perempuan di Grand Rapids pada 2024 dan dijatuhi hukuman penjara antara 39 hingga 102 tahun.
Kronologi perkara dan latar belakang hukuman
Ortiz-Vite dihukum setelah kasus pembunuhan Ruby Garcia yang terjadi pada 2024, di mana jaksa menuduh ia menembak korban beberapa kali dan meninggalkan jenazah di jalan sebelum kabur dengan kendaraan korban. Sebelumnya Ortiz-Vite tercatat pernah dideportasi dari Amerika Serikat dan kemudian kembali memasuki wilayah AS secara ilegal.
Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pekan ini, penggugat merinci dampak tindakan publik yang menurutnya dilakukan oleh pemerintahan dan tim kampanye Presiden, serta menggambarkan gambaran faktual kasus yang berujung pada vonis panjang di pengadilan negeri.
Tuduhan politisasi dan dampak terhadap martabat pribadi
Gugatan menyatakan bahwa Ortiz-Vite dijadikan simbol oleh Presiden selama kampanye politik, termasuk melalui penyebutan berulang dan penggunaan foto wajahnya dalam materi kampanye yang mengaitkan imigran ilegal dengan kriminalitas berat. Menurut pengaduan, publisitas tersebut menimbulkan pelecehan terhadapnya di balik jeruji dan mereduksi identitasnya menjadi stereotip rasial.
Dalam pengaduan tertulis, Ortiz-Vite menyatakan, “Saya dikategorikan. Siapa saya sebagai pribadi tidak lagi penting; yang penting hanyalah ras saya,” dan menegaskan bahwa pernyataan berulang dari pejabat tinggi telah menghancurkan martabat dan nama keluarganya.
Respons dan analisis hukum
Para ahli hukum yang dikutip dalam pemberitaan Amerika Serikat menilai gugatan itu menghadapi rintangan hukum yang signifikan dan kemungkinan besar tidak akan berhasil. Seorang mantan jaksa federal menyatakan bahwa pengadilan federal menerapkan seleksi ketat terhadap gugatan yang diajukan oleh narapidana sebelum perkara dapat diproses lebih lanjut.
Selain itu, beberapa pengamat menekankan bahwa klaim penghinaan publik oleh seorang politisi seringkali bertemu batasan konstitusional, terutama terkait perlindungan kebebasan berbicara yang dimiliki oleh pejabat publik dalam konteks pidato politik dan kampanye.
Ortiz-Vite menuntut ganti rugi 75 juta dolar AS, permintaan maaf publik dari Presiden dan kewarganegaraan Amerika Serikat, sambil menyatakan bahwa penghinaan publik telah memberi efek psikologis dan sosial yang berkepanjangan bagi dirinya dan keluarganya.
Kasus ini menjadi sorotan di tengah perdebatan nasional Amerika Serikat mengenai imigrasi ilegal dan retorika politik, serta menimbulkan pertanyaan tentang batas antara kebebasan berbicara pejabat publik dan hak perorangan atas reputasi serta martabat.
