Jakarta, Maret.id — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah hingga saat ini dilaporkan dalam kondisi aman di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Internasional (BHI) Kemlu, Heni Hamidah, dalam taklimat media di Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026.
Status WNI di Kawasan
Kemlu mencatat jumlah WNI di kawasan terdampak mencapai 535.897 orang yang tersebar di sejumlah negara termasuk Iran, Lebanon, Kuwait, dan Bahrain. Data tersebut merupakan hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di wilayah setempat dan unit pelindungan WNI di kementerian.
Jumlah WNI yang telah difasilitasi pemulangannya ke Indonesia sejak dimulainya eskalasi konflik pada akhir Februari 2026 mencapai 3.038 orang. Proses pemulangan dilakukan melalui koordinasi antara Kemlu, perwakilan di luar negeri, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan pulang.
Pemantauan dan Kesiapsiagaan
Kemlu menegaskan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah dan menyesuaikan langkah-langkah pelindungan sesuai dinamika di lapangan. Perwakilan RI di negara-negara terkait juga melaksanakan rencana kontingensi yang sudah disusun dan berada pada status siaga demi menjamin perlindungan terhadap WNI.
Kementerian mengimbau agar seluruh WNI meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, serta secara rutin memantau informasi resmi dari Perwakilan RI. WNI yang mendapati situasi darurat dianjurkan segera menghubungi kantor perwakilan terdekat untuk memperoleh bantuan dan petunjuk lebih lanjut.
Perkembangan Konflik
Sejak awal Juli 2026, dilaporkan adanya operasi militer baru oleh Amerika Serikat di beberapa wilayah di Iran, yang kemudian memicu balasan dari pihak Iran berupa serangan terhadap fasilitas dan pangkalan militer AS di sejumlah negara kawasan. Meski pada Juni 2026 kedua belah pihak sempat menandatangani kerangka kerja yang dimediasi oleh Pakistan, situasi di lapangan masih menunjukkan fluktuasi dan potensi eskalasi.
Kemlu menegaskan bahwa langkah diplomasi dan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas pemerintah Indonesia, sejalan dengan upaya menjaga keselamatan warga negara dan meminimalkan dampak konflik terhadap masyarakat Indonesia di luar negeri. Pemerintah juga terus berkoordinasi lintas instansi untuk menyiapkan alternatif respons yang diperlukan apabila situasi memburuk.
Kemlu mengingatkan masyarakat di dalam negeri untuk tidak terprovokasi oleh berita yang belum terverifikasi dan menghimbau keluarga WNI di luar negeri untuk selalu menjaga komunikasi dengan anggota keluarga serta memanfaatkan saluran resmi Perwakilan RI. Informasi resmi dan petunjuk bagi WNI selalu tersedia melalui kanal-kanal komunikasi kementerian dan perwakilan di lokasi.
