Jakarta, Maret.id — Kepresidenan Irak mengecam keras serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan Arab Saudi terhadap posisi yang dikaitkan dengan Pasukan Mobilisasi Rakyat (Popular Mobilization Forces/PMF) di beberapa provinsi Irak. Pernyataan resmi menggambarkan aksi tersebut sebagai agresi militer yang tidak dapat diterima dan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.
Kecaman Terhadap Serangan
Kepresidenan Irak menyatakan bahwa menyerang lembaga keamanan resmi bertentangan dengan hukum internasional dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan itu menegaskan kembali penolakan Irak terhadap segala bentuk agresi di wilayahnya dan menuntut penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara.
Kantor kepresidenan juga mengingatkan bahwa wilayah Irak tidak boleh dijadikan pangkalan peluncuran atau arena untuk menyerang negara-negara tetangga. Pernyataan tersebut menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas nasional.
Klaim Korban dari PMF
Kelompok Pasukan Mobilisasi Rakyat menyampaikan klaim bahwa setidaknya 20 anggotanya tewas dan 32 lainnya luka-luka akibat serangan udara yang berlangsung di beberapa provinsi. PMF menggambarkan serangan itu sebagai tindakan yang meningkatkan ketegangan dan mengancam kehidupan sipil serta infrastruktur lokal.
Pernyataan dari PMF juga mengimbau pihak internasional dan regional untuk menekan agar aksi serupa tidak terulang. Mereka menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui mekanisme dialog dan diplomasi.
Konfirmasi AS dan Implikasi Regional
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengonfirmasi operasi tersebut lewat pernyataan yang menyebutkan bahwa pasukan AS bersama Arab Saudi melakukan serangan udara presisi terhadap kelompok militan yang diduga bersekutu dengan Iran di Irak. Pernyataan CENTCOM menegaskan bahwa sasaran adalah elemen-elemen yang dinilai mengancam kepentingan dan keamanan regional.
Insiden ini diperkirakan akan mempertinggi ketegangan antara aktor-aktor regional dan sekutu internasional yang berkepentingan di Irak. Para pakar keamanan memperingatkan bahwa tindak lanjut dari operasi semacam ini dapat memicu eskalasi serangan balasan dan mengganggu upaya stabilisasi yang tengah berlangsung.
Kepresidenan Irak mendesak agar tiap negara dan kekuatan yang terlibat menghormati kedaulatan Irak serta menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Pernyataan tersebut juga menekankan perlunya prioritas pada dialog politik untuk meredakan ketegangan dan menjaga keamanan regional secara lebih luas.
Pengamat regional menilai bahwa kejadian ini akan menjadi ujian bagi mekanisme diplomasi internasional yang mencoba menyeimbangkan upaya melawan kelompok bersenjata dengan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Mereka mendorong komunitas internasional untuk meningkatkan peran diplomatik guna mencegah terjadinya siklus pembalasan yang memperpanjang konflik.
