Jakarta, Maret.id — Mantan Presiden Lebanon Michel Aoun menegaskan bahwa Lebanon tidak akan menerima keberadaan pasukan Israel di wilayahnya dan menuntut penarikan lengkap sebagai syarat stabilitas wilayah selatan negara itu.
Pernyataan Tegas dari Tokoh Politik
Aoun menyampaikan sikap tersebut ketika menerima kunjungan delegasi dari Maronite Foundation in The World dan menegaskan ketidakbolehan keberadaan “satu inci” pun pasukan Israel di tanah Lebanon. Pernyataan itu menegaskan kembali tuntutan panjang Beirut terkait kedaulatan teritorial dan keselamatan warga sipil.
Tiga Tujuan Utama yang Disepakati
Menurut Aoun, seluruh rakyat Lebanon sepakat pada tiga tujuan utama yaitu penarikan pasukan Israel, pemulangan tawanan, dan rekonstruksi daerah-daerah yang hancur akibat konflik. Ketiga poin ini dinilai sebagai fondasi bagi upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Peran Perjanjian Kerangka Kerja
Aoun mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian kerangka kerja di Washington pada 26 Juni telah menghasilkan penurunan serangan lintas batas dan mendorong kepulangan warga Lebanon selama musim panas. Ia juga menilai bahwa perjanjian itu membuka ruang bagi upaya pengurangan ketegangan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan.
Aoun menegaskan bahwa perjanjian tersebut memuat ketentuan mengenai gencatan senjata penuh dan pemulihan kendali militer Lebanon atas wilayah selatan dengan syarat pelucutan senjata kelompok Hizbullah. Ketentuan syarat ini dipandang sensitif karena menyentuh aspek keamanan lokal dan struktur kekuatan non-negara di Lebanon.
Kelanjutan Perundingan Internasional
Pembahasan mekanisme pelaksanaan perjanjian dilanjutkan dalam perundingan yang digelar di Roma pada 6-7 Agustus, dengan tujuan memperjelas tahapan penarikan dan pengembalian kendali. Para pihak terlibat menyatakan perlunya mekanisme verifikasi serta dukungan internasional agar penarikan dan rekonstruksi berjalan terkoordinasi.
Dampak terhadap Warga dan Rekonstruksi
Aoun menekankan pentingnya mempercepat rekonstruksi daerah-daerah terdampak untuk memungkinkan kembalinya masyarakat ke kampung halaman mereka dan memulihkan fungsi negara secara penuh. Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas lokal sulit dicapai bila unsur-unsur yang menentang proses rekonstruksi dan pemulihan tidak ditangani secara tuntas.
Pernyataan Aoun sekaligus menggambarkan tekanan yang dihadapi pemerintah Lebanon dan aktor internasional dalam menyeimbangkan tuntutan kedaulatan, keamanan, serta sensitivitas politik domestik. Kelompok Hizbullah, yang menjadi faktor kunci dalam persamaan keamanan, menjadi salah satu isu paling rumit dalam perundingan tersebut.
Tantangan Menuju Implementasi
Para pengamat menilai bahwa implementasi perjanjian akan membutuhkan langkah-langkah konkrit termasuk mekanisme verifikasi internasional, jaminan keamanan bagi warga sipil, dan dukungan finansial untuk rekonstruksi. Tanpa konsensus politik domestik dan pengawasan yang efektif, risiko kebuntuan atau eskalasi kembali tetap tinggi.
Aoun mengajak semua pihak di Lebanon untuk bersatu demi mencapai stabilitas di kawasan selatan dan memulihkan fungsi negara secara penuh, meskipun ia mengakui adanya penentangan yang harus dikelola. Upaya diplomatik lanjutan serta keterlibatan aktor internasional dipandang krusial untuk mendorong kemajuan implementasi dan mencegah kembalinya gelombang konflik.
