Jakarta, Maret.id — Nader Hashemi menyatakan tragedi Nakba 1948 masih berlanjut dan menilai peristiwa di Gaza saat ini merupakan bagian dari pola panjang kolonisasi serta pengusiran terhadap rakyat Palestina.
Pandangan akademis tentang kesinambungan sejarah
Hashemi, yang dikenal sebagai akademisi dan pengamat politik Timur Tengah asal Amerika Serikat, mengemukakan pandangannya dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan pada 16 Mei 2026.
Ia menekankan bahwa tindakan kekerasan dan pengusiran yang terjadi sekarang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian peristiwa sejak 1948, ketika sekitar 750.000 warga Palestina kehilangan tempat tinggal mereka.
Peringatan Nakba ke-78
Pernyataan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan 78 tahun Nakba, momen yang menurut Hashemi masih membayangi dinamika politik dan sosial di wilayah tersebut.
Menurut dia, narasi sejarah Nakba terus menguat dan memberi konteks bagi klaim dan resistensi rakyat Palestina hingga hari ini.
Kegagalan komunitas internasional
Hashemi menuding komunitas internasional gagal memberi tekanan serius terhadap tindakan yang menurutnya mengarah pada pelanggaran hak asasi dan pengusiran massal.
Dalam analisisnya, diplomasi global belum mampu menghasilkan akuntabilitas yang efektif terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan.
Terkait peran negara-negara Arab dan komunitas Muslim, Hashemi menilai dukungan politik belum mencapai kekuatan yang diperlukan untuk mendorong pertanggungjawaban internasional.
Ia menilai adanya keterbatasan dalam tekanan diplomatik dan langkah konkret yang dapat mengubah dinamika lapangan.
Hashemi juga memperingatkan potensi meluasnya pola pengusiran ke wilayah Tepi Barat jika kondisi saat ini tidak segera ditangani.
Ia mengingatkan bahwa keterbiaran situasi dapat membuka peluang bagi penggusuran baru yang memperparah krisis kemanusiaan.
Para pengamat lain yang dikutip secara luas menyoroti dampak jangka panjang dari pengusiran massal terhadap demografi, hak atas tanah, dan peluang rekonsiliasi.
Isu pemulangan, kompensasi, dan hak warga yang terusir tetap menjadi persoalan sentral dalam setiap upaya penyelesaian konflik.
Aktivis kemanusiaan menekankan kebutuhan akan respons darurat untuk melindungi warga sipil dan memastikan akses bantuan kemanusiaan yang memadai.
Mereka menyerukan tindakan kolektif dari badan-badan internasional untuk mengurangi penderitaan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.
Situasi politik di wilayah terkait juga menunjukkan risiko polarisasi yang semakin tajam di tingkat regional dan internasional.
Pengamat politik memperingatkan bahwa tanpa mekanisme penengahan yang kredibel, konflik dapat memicu dinamika yang lebih luas dan berdampak pada stabilitas kawasan.
Hashemi menyarankan dialog yang lebih intensif antara aktor regional dan internasional disertai pemantauan independen atas pelanggaran hak asasi.
Ia menegaskan pentingnya upaya pencegahan yang bersifat preventif, bukan hanya respons setelah krisis terjadi.
Peringatan dan analisis yang muncul pada peringatan Nakba ke-78 ini menegaskan kembali urgensi pencarian solusi akhir yang adil dan berkelanjutan.
Tanpa langkah konkret yang mengaddress akar masalah sejarah dan politik, siklus kekerasan diperkirakan akan terus berlanjut.
