Taliban Melarang 2,4 Juta Anak Perempuan Afghanistan, Memanas Stabilitas Regional!
Jakarta, Maret.id — UNESCO melaporkan sekitar 2,4 juta anak perempuan di Afghanistan tidak memiliki akses ke pendidikan menengah selama lima tahun terakhir sejak perubahan pemerintahan di negara itu.
Data dan temuan utama
Menurut laporan badan PBB tersebut, Afghanistan kini menjadi satu-satunya negara di dunia di mana anak perempuan dan perempuan dewasa dilarang memperoleh pendidikan menengah dan tinggi. UNESCO mencatat larangan akses ke perguruan tinggi telah berlaku sejak 2022 dan disertai pembatasan ketat terhadap pekerjaan serta partisipasi perempuan dalam kehidupan publik.
Dampak ekonomi yang diperkirakan
Analisis UNESCO memperkirakan pembatasan pendidikan dan kerja bagi perempuan dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah tenaga kerja perempuan dan menurunkan total pendapatan rumah tangga hingga sekitar 9,6 miliar dolar AS. Dampak ekonomi ini dinilai menghambat pemulihan dan pembangunan jangka panjang karena mengurangi kontribusi perempuan pada sektor produktif.
Konsekuensi sosial jangka panjang
Badan itu memperingatkan pengucilan pendidikan yang berkepanjangan meningkatkan risiko pernikahan dini dan memarginalkan generasi muda perempuan. Selain itu, menurunnya jumlah perempuan yang berprofesi di bidang keterampilan seperti pendidikan dan kesehatan berpotensi melemahkan layanan publik yang sangat bergantung pada tenaga kerja perempuan.
Krisis literasi dan akses pendidikan
UNESCO melaporkan lebih dari dua juta anak usia sekolah tidak bersekolah karena alasan yang tidak terkait langsung dengan pembatasan gender, sehingga masalah akses pendidikan bersifat menyeluruh. Tingkat literasi juga tercatat sangat rendah; lebih dari 90 persen anak berusia 10 tahun tidak mampu membaca atau memahami teks sederhana dan tingkat literasi nasional diperkirakan sekitar 37 persen.
Seruan dan implikasi kebijakan
Organisasi internasional tersebut menyerukan pencabutan pembatasan dan pemulihan akses pendidikan bagi perempuan sebagai langkah penting untuk mencegah kemunduran sosial dan ekonomi lebih lanjut. UNESCO menilai tanpa perubahan kebijakan yang memastikan inklusivitas, Afghanistan berisiko mengalami penurunan kapasitas tenaga kerja terampil dalam dekade mendatang.
Urgensi tindakan internasional
Laporan itu menegaskan perlunya respons terpadu dari komunitas global untuk mendukung akses pendidikan yang aman dan berkelanjutan bagi anak-anak di Afghanistan. Para ahli pendidikan menilai bahwa investasi pada akses dan literasi bagi anak-anak, khususnya perempuan, merupakan prasyarat bagi pemulihan sosial-ekonomi yang stabil.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemulihan jangka panjang tidak hanya soal bantuan kemanusiaan sementara, melainkan juga membutuhkan kebijakan berkelanjutan yang menjamin hak pendidikan bagi semua anak. Tanpa langkah nyata, konsekuensi pendidikan yang hilang dapat memengaruhi generasi mendatang dan menghambat pembangunan nasional dalam waktu lama.
