Jakarta, Maret.id — Sebuah keluarga petani di Maysville, Kentucky, menolak tawaran puluhan juta dolar untuk menjual lahannya setelah diketahui rencana pembangunan pusat data hiperskala yang diperkirakan membutuhkan listrik dalam jumlah besar.
Penolakan Keluarga Pemilik Lahan
Delsia Bare, 54 tahun, dan ibunya Ida Huddleston, 83 tahun, menerima tawaran sekitar 26,48 juta dolar AS untuk sekitar 216 hektar lahan pertanian mereka.
Keduanya awalnya menyetujui penjualan tetapi kemudian membatalkan setelah menyadari bahwa tanah itu akan menjadi bagian dari proyek pusat data berkapasitas 2,2 gigawatt.
Keluarga tersebut telah memiliki lahan itu hampir dua abad dan menggunakannya untuk beternak sapi serta menanam tembakau dan tanaman lain secara turun-temurun.
Keputusan mereka memicu perdebatan lokal antara yang melihat potensi ekonomi dan yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan sosial.
Dampak Energi dan Lingkungan
Pusat data skala besar umumnya menampung ribuan server, infrastruktur pendinginan, dan fasilitas listrik serta cadangan daya yang luas.
Kapasitas 2,2 gigawatt diperkirakan dapat mengonsumsi energi yang setara dengan kebutuhan hampir dua juta rumah tangga AS, menurut analisis teknis yang beredar.
Kritikus proyek menyuarakan kekhawatiran tentang konsumsi air, kebisingan, dan tekanan pada infrastruktur lokal.
Survei nasional menunjukkan sentimen negatif terhadap pembangunan pusat data AI di tingkat komunitas, dengan sebagian besar responden menentang keberadaan fasilitas semacam itu di lingkungan mereka.
Konsekuensi Sosial dan Ekonomi untuk Komunitas
Pejabat pembangunan setempat menyatakan proyek tersebut dapat menciptakan sekitar 400 pekerjaan tetap dan ratusan lapangan kerja selama masa konstruksi.
Selain itu, pendapatan pajak dari fasilitas besar seperti itu berpotensi menggandakan atau bahkan melipatgandakan anggaran kota, menurut proyeksi yang beredar.
Namun, tidak sedikit warga yang menilai keluarga pemilik tanah sebagai penghalang bagi investasi yang dianggap mampu mengurangi angka kemiskinan setempat.
Dengan satu dari empat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, perdebatan menjadi tajam antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lahan serta gaya hidup komunitas pedesaan.
Perkara Hukum dan Negosiasi Tanah
Beberapa pemilik lahan tetangga menyetujui penjualan, dengan total perjanjian pembelian mencapai sekitar 110 juta dolar AS.
Tetapi langkah hukum yang diajukan oleh Bare dan pihak-pihak lain yang menentang proyek menunda pembayaran dan proses akuisisi yang sudah berjalan.
Identitas perusahaan yang membiayai proyek tidak diungkapkan secara resmi, meskipun dokumen publik dan laporan pihak ketiga menunjukkan keterlibatan perusahaan teknologi besar.
Perusahaan terkait menyatakan belum ada keputusan akhir mengenai pengerjaan di daerah tersebut dan menekankan proses due diligence yang berlanjut.
Respons Pemerintah Daerah dan Kebijakan
Beberapa pemerintah daerah di AS mengambil sikap kehati-hatian dengan menghentikan sementara izin pembangunan pusat data.
Kota-kota seperti Seattle dan Nashville menerapkan moratorium sementara untuk meninjau aturan penggunaan lahan dan dampak infrastruktur.
Keputusan moratorium mencerminkan ketegangan antara upaya menarik investasi teknologi dan kebutuhan untuk melindungi sumber daya lokal serta kualitas hidup warga.
Isu ini juga memasuki arena politik menjelang pemilu paruh waktu, dengan sejumlah kandidat memasukkan kebijakan terkait AI dan pusat data dalam platform kampanye mereka.
Dengan negosiasi yang masih berjalan dan tantangan hukum yang berlanjut, kasus di Maysville menjadi contoh konflik yang lebih luas mengenai ekspansi industri teknologi ke kawasan pedesaan.
Akhir dari sengketa ini akan menentukan arah kebijakan lokal dan model keterlibatan perusahaan teknologi dengan komunitas di masa mendatang.
