Jakarta, Maret.id — Penyanyi dan aktris Amerika Serikat Ariana Grande menuntut agar pemerintahan Presiden Donald Trump menghentikan penggunaan lagu-lagunya setelah sebuah unggahan kampanye menggunakan salah satu karyanya pada Kamis, 20 Agustus 2026. Permintaan itu muncul setelah akun TikTok “Team Trump” mengunggah klip yang menggunakan lagu Grande “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)” sebagai latar musik.
Konten unggahan dan reaksi publik
Video yang diunggah menampilkan Donald Trump berjalan menuju podium dalam sebuah rapat umum sambil menampilkan potongan lirik dari lagu tersebut. Dalam teks yang menyertai klip, terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa “Laki-laki tidak bisa punya anak dan seharusnya tidak pernah berkompetisi dalam olahraga wanita”, yang memicu kecaman dari berbagai pihak.
Unggahan itu diberi keterangan singkat yang mempromosikan narasi tersebut dan menautkan tagar terkait kampanye Trump. Setelah video dipublikasikan, kolom komentar ramai dengan pro dan kontra mengenai penggunaan musik serta konten pesan yang disampaikan.
Tanggapan Ariana Grande
Ariana Grande menulis komentar singkat meminta agar tim Trump tidak lagi memakai lagu-lagunya dan mengecam klaim yang tertulis dalam unggahan tersebut. Komentar yang muncul semula itu kemudian tidak lagi terlihat di kolom komentar, menurut pengamatan awal di platform terkait.
Ini bukan pertama kali Grande bereaksi terhadap penggunaan karyanya oleh pemerintahan Trump; pada 9 Juni lalu Gedung Putih juga menerbitkan video yang memakai lagu “Bye” milik Grande untuk mempromosikan tindakan keras terhadap imigran. Grande sebelumnya menegaskan agar musiknya tidak dipakai untuk “omong kosong yang biadab, tidak manusiawi, dan keji.”
Konteks putusan pengadilan dan kebijakan pemerintah
Insiden ini terjadi beberapa bulan setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 30 Juni 2026 memutuskan dalam perkara West Virginia v. BPJ dan Little v. Hecox bahwa negara bagian dapat melarang perempuan transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan tanpa dianggap melanggar Title IX atau Klausul Perlindungan Setara Konstitusi. Putusan itu memicu perdebatan luas terkait hak-hak transgender dan regulasi olahraga di tingkat negara bagian.
Sebelumnya pada Mei 2026, Mahkamah Agung juga memberi lampu hijau bagi pemerintahan Trump untuk melanjutkan pelaksanaan perintah eksekutif berjudul “Memprioritaskan Keunggulan dan Kesiapan Militer” yang melarang orang transgender bertugas di militer AS. Putusan pengadilan pada November 2025 juga menegaskan posisi administrasi terkait pengaturan identitas gender dalam kebijakan pemerintahan.
Daftar musisi yang protes terhadap penggunaan musik oleh pemerintahan
Ariana Grande termasuk dalam deretan artis yang mengecam penggunaan karyanya oleh pemerintahan saat ini, bergabung dengan nama-nama besar lain yang sebelumnya mengajukan protes serupa. Di antara musisi yang pernah menuntut agar lagu mereka tidak lagi dipakai untuk materi kampanye atau promosi pemerintahan adalah artis-artis internasional berprofil tinggi yang menolak asosiasi karya mereka dengan pesan politik yang bertentangan dengan nilai pribadi.
Para musisi tersebut menekankan pentingnya persetujuan dan penghormatan terhadap hak cipta serta nilai-nilai kemanusiaan ketika karya seni dipakai dalam konteks politik. Konflik semacam ini terus memantik diskusi tentang batasan penggunaan karya seni dalam kampanye politik dan komunikasi pemerintahan.
Aksi hukum atau permintaan penghapusan musik dari materi kampanye dan akun resmi kini menjadi titik perhatian baru bagi para seniman. Kasus-kasus lain dan respons artistik yang muncul menunjukkan ketegangan yang berkelanjutan antara kebijakan publik, hak cipta, dan kebebasan berekspresi di ranah digital.
