Palestina Minta DK PBB Lindungi UNRWA, Memanas Ketegangan Regional dan Krisis Bantuan!
Jakarta, Maret.id — Otoritas Nasional Palestina mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera menggelar pembahasan dan mengambil langkah untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas serta institusi PBB di Yerusalem dan menjamin perlindungan terhadap infrastruktur tersebut. Pernyataan itu disampaikan menyusul tindakan pasukan Israel terhadap kompleks pelatihan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di bagian utara kota.
Desakan resmi kepada Dewan Keamanan
Presidium Otoritas Nasional Palestina menilai penargetan fasilitas PBB merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan mencederai kekebalan lembaga internasional. Otoritas itu meminta Dewan Keamanan PBB untuk tidak hanya membahas insiden ini tetapi juga mengambil langkah konkret untuk melindungi personel dan instalasi PBB.
Insiden di kompleks UNRWA
Menurut keterangan otoritas, pasukan Israel menyerbu dan mulai mengosongkan kompleks pusat pelatihan UNRWA di utara Yerusalem pada operasi yang turut melibatkan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir, tokoh yang dipandang sebagai pemimpin sayap kanan keras, hadir langsung dalam operasi tersebut yang memicu kecaman dari pihak Palestina.
Reaksi dan konteks hukum
Otoritas Palestina menyatakan tindakan itu merupakan eskalasi berbahaya yang tidak dapat ditoleransi dan menuntut pertanggungjawaban internasional. Pernyataan resmi menegaskan bahwa penyerangan terhadap fasilitas PBB merusak prinsip kekebalan organisasi internasional dan menimbulkan ancaman bagi keselamatan warga sipil serta staf kemanusiaan.
Konflik yang terus berlangsung di Jalur Gaza dan peningkatan ketegangan di Tepi Barat memperparah situasi keamanan dan memperbesar risiko bagi operasi kemanusiaan. Dalam kondisi yang sudah memanas tersebut, setiap serangan terhadap fasilitas bantuan dapat menghambat akses bantuan dan memperburuk kondisi pengungsi serta penduduk sipil.
Otoritas Palestina juga menyebutkan bahwa pada Januari 2025 Israel mengesahkan undang-undang yang secara resmi melarang aktivitas UNRWA di wilayah yang diduduki, klaim yang dibawa pihak otoritas sebagai bagian dari konteks yang lebih luas terhadap pembatasan kerja lembaga bantuan. Pernyataan ini menuntut perhatian internasional terhadap dampak hukum dan praktis dari regulasi baru tersebut terhadap layanan bantuan kepada pengungsi Palestina.
Implikasi kemanusiaan dan diplomatik
Pengosongan dan pembatasan terhadap fasilitas UNRWA dikhawatirkan akan mengurangi kapasitas tanggapan kemanusiaan di wilayah yang paling rentan. Para pengamat dan organisasi kemanusiaan selama ini menekankan bahwa perlindungan fasilitas dan staf PBB adalah prasyarat bagi kelangsungan bantuan bagi warga sipil.
Otoritas Palestina menyerukan solidaritas komunitas internasional serta tindakan tegas dari badan-badan PBB untuk memastikan keselamatan infrastruktur dan personel. Panggilan itu juga menyiratkan kebutuhan agar Dewan Keamanan mempertimbangkan mekanisme perlindungan yang lebih kuat dan potensi sanksi terhadap pelanggaran yang menargetkan lembaga internasional.
Panggilan untuk langkah segera
Pernyataan resmi menuntut agar negara-negara anggota PBB mengambil posisi yang jelas dan mendesak Dewan Keamanan untuk segera merespons insiden tersebut. Tanpa respons kolektif dari komunitas internasional, risiko eskalasi dan kerusakan terhadap kapasitas kemanusiaan diperkirakan akan terus meningkat.
Kejadian ini menambah daftar panjang ketegangan yang berkelanjutan di wilayah tersebut dan memunculkan pertanyaan baru tentang perlindungan hukum internasional bagi lembaga-lembaga kemanusiaan. Para pihak terkait, menurut pengamat, perlu mengedepankan jalur diplomasi dan pemulihan akses guna mencegah krisis kemanusiaan yang lebih parah.
