Jakarta, Maret.id — Juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Hassan Ghashghavi, menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menerapkan begitu banyak sanksi terhadap Teheran sehingga menurutnya sulit lagi untuk menentukan kebijakan baru apa yang masih dapat diberlakukan. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap langkah-langkah tekanan ekonomi yang belakangan ini menjadi sorotan internasional.
Isi pernyataan Ghashghavi
Ghashghavi menegaskan bahwa “seluruh dunia kini bertanya-tanya, apakah masih ada sesuatu yang belum dikenai sanksi oleh AS dan apa lagi yang akan mereka lakukan ke Iran?” dan menilai pertanyaan tersebut mencerminkan kebingungan global atas eskalasi kebijakan hukuman ekonomi. Ia menambahkan bahwa retorika dan tindakan yang saling bertentangan dari pihak AS memunculkan ketidakpastian yang berdampak pada stabilitas regional.
Tanggapan atas pernyataan pejabat AS
Dalam komentarnya, Ghashghavi merujuk pada pernyataan yang dikaitkan dengan seorang pejabat AS bernama Scott Bessent, yang menurut laporan menyatakan bahwa penerapan sanksi sekunder secara luas dapat mengancam sistem keuangan global. Menurut Ghashghavi, pengakuan semacam itu justru memperkuat argumen bahwa tekanan sanksi AS menimbulkan konsekuensi tidak hanya bagi Iran tetapi juga bagi perekonomian dunia.
Klaim mengenai serangan dan pembalasan
Ghashghavi juga menuduh bahwa pada 28 Februari terjadi serangkaian serangan terhadap sasaran di Iran yang ia sebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, dan menyatakan bahwa Teheran merespons dengan tindakan balasan terhadap serangan tersebut. Pernyataan ini dipakai oleh pejabat Iran untuk menggambarkan eskalasi ketegangan yang menurut mereka tidak sepenuhnya dilaporkan secara netral oleh pihak luar.
Upaya meredakan dan kembali memanas
Menurut Ghashghavi, pada pertengahan Juni kedua belah pihak, Teheran dan Washington, sempat menandatangani nota kesepahaman yang dimaksudkan untuk meredakan permusuhan, namun kesepakatan itu tidak bertahan lama dan insiden-insiden baru kemudian muncul kembali. Ia menilai bahwa siklus negosiasi diikuti oleh aksi militer atau ekonomi menggambarkan kelemahan mekanisme pengendalian krisis yang ada.
Ghashghavi juga menyinggung sebuah pernyataan publik pada 20 Agustus yang dikaitkan dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai dimulainya apa yang disebutnya sebagai operasi ekonomi yang menargetkan Iran dengan tujuan isolasi ekonomi yang menurut klaim bersifat “belum pernah terjadi sebelumnya”. Mantan presiden tersebut, menurut penyebutan yang ada, juga didesak untuk mendorong sekutu-sekutu AS agar menerapkan langkah serupa terhadap Teheran, langkah yang menurut Ghashghavi semakin memperdalam tekanan terhadap ekonomi Iran dan menambah ketegangan geopolitik.
Komentar-komentar dari pejabat Iran seperti Ghashghavi menempatkan fokus pada dimensi ekonomi dari persengketaan internasional sekaligus menyoroti risiko efek sekunder yang dapat menjalar ke sistem keuangan global. Para pengamat mengatakan bahwa pernyataan satu pihak kerap diikuti tanggapan keras dari pihak lain, sehingga memperumit upaya diplomasi yang sebenarnya diperlukan untuk menurunkan eskalasi.
