PBB Terus Salurkan Bantuan Gaza, Ketegangan Memanas; WHO Desak Buka RS Yerusalem!
Jakarta, Maret.id — Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama mitra kemanusiaan melanjutkan upaya distribusi bantuan ke Jalur Gaza setiap hari meski menghadapi pembatasan akses, kendala keamanan, dan krisis pendanaan. Tim lapangan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan berhasil mengumpulkan ratusan palet persediaan dari pintu perlintasan Kerem Shalom (Karem Abu Salem) pada Rabu (2/9/2026).
Prioritas Menghadapi Musim Hujan dan Dingin
OCHA menyatakan persiapan menghadapi musim hujan dan musim dingin menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan kali ini. Item yang dikirim mencakup popok dewasa, tas sekolah, serta makanan pendamping untuk bayi dan anak-anak guna mengurangi risiko kesehatan di cuaca ekstrem.
OCHA juga mendesak dukungan tambahan dari donor internasional untuk menutup kekurangan kapasitas penyimpanan dan distribusi. Selain itu, organisasi tersebut meminta otoritas Israel mencabut pembatasan atas masuknya peralatan penting seperti oli mesin dan bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikan alat berat dan generator.
Evakuasi Medis dan Kebutuhan Layanan Khusus
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan telah memfasilitasi evakuasi medis lebih dari 13.000 pasien dari Gaza sejak Oktober 2023, di mana lebih dari 6.000 pasien merupakan anak-anak. WHO menekankan masih terdapat ribuan pasien yang memerlukan perawatan medis spesialis yang tidak lagi tersedia di dalam Gaza.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, WHO mendesak pembukaan kembali jalur rujukan medis ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur serta pemberian izin masuk bagi kendaraan ambulans dan peralatan medis. Keterbatasan akses dipandang sebagai hambatan utama bagi pelayanan rujukan yang aman dan terkoordinasi.
Dampak di Tepi Barat dan Respon Darurat
Selain operasi bantuan di Gaza, PBB dan mitra kemanusiaan merespons pembongkaran pemukiman Khirbet di komunitas Tabban, Hebron, yang menyebabkan pengungsian warga setempat. Petugas memberikan bantuan darurat berupa tenda dan selimut kepada warga yang terpaksa mengungsi dan sementara bertahan di dalam gua.
OCHA menegaskan bahwa seluruh warga sipil Palestina di wilayah pendudukan harus mendapat perlindungan sesuai hukum humaniter internasional. Pernyataan ini dikeluarkan seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan dan bantuan mendesak untuk keluarga yang kehilangan tempat tinggal.
Tantangan di Sektor Pendidikan
Sektor pendidikan di Tepi Barat menghadapi tekanan berat menjelang tahun ajaran baru dengan tercatat 224 insiden yang mengganggu proses belajar sepanjang semester pertama tahun ini. Gangguan tersebut disebabkan oleh masalah akses perlintasan serta kekerasan oleh pemukim, dan berdampak pada lebih dari 20.000 siswa dan 850 tenaga pengajar.
Akibat serangkaian insiden, banyak sekolah mengalami penutupan sementara dan gangguan layanan pendidikan dasar, menambah beban psikososial bagi anak-anak dan keluarga. Para pekerja kemanusiaan menyerukan langkah-langkah perlindungan yang lebih efektif untuk memastikan kelangsungan pendidikan.
Kebutuhan Pendanaan dan Akses Logistik
Krisis pendanaan menjadi faktor pembatas yang signifikan bagi operasi kemanusiaan di wilayah pendudukan, dengan beberapa program terancam terhenti jika aliran bantuan keuangan tidak meningkat. Mitra PBB terus mengimbau donor global untuk meningkatkan komitmen agar pasokan kritis dapat terus didistribusikan sepanjang musim dingin.
Sementara itu, kendala keamanan dan pembatasan logistik tetap menghambat upaya penyaluran di lapangan sehingga memerlukan koordinasi lebih intensif antara aktor kemanusiaan dan otoritas setempat. Tanpa perbaikan akses yang berkelanjutan, kebutuhan dasar dan layanan medis bagi ribuan warga tetap berisiko tidak terpenuhi.
