Waspada: Nepal Butuh Rp83,6 Triliun Akibat Banjir Bandang, Risiko Krisis Regional!
Jakarta, Maret.id — Otoritas Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Nepal menyatakan upaya pemulihan awal pasca-banjir bandang dan tanah longsor membutuhkan dana sebesar 4,77 miliar dolar AS atau sekitar Rp83,6 triliun.
Kepala otoritas tersebut, Dharma Raj Uprety, menyampaikan bahwa angka itu merupakan perkiraan untuk menanggulangi kerusakan infrastruktur dan menyediakan layanan dasar bagi populasi terdampak. Menurut Uprety, prioritas alokasi dana meliputi hunian sementara, pangan, layanan kesehatan, serta pendidikan.
Estimasi kebutuhan pemulihan
Otoritas Nepal menegaskan jumlah yang diajukan adalah kebutuhan awal untuk fase pemulihan darurat dan rehabilitasi jangka pendek. Perhitungan total kerugian masih berlangsung dan dapat berubah seiring masuknya data dari daerah-daerah terpencil.
Dampak terhadap masyarakat dan infrastruktur
Banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 26 Agustus lalu telah menewaskan lebih dari 1.300 orang dan menyebabkan lebih dari 5.100 orang dilaporkan hilang. Bencana ini juga mengakibatkan rusaknya jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, serta lahan pertanian yang berkontribusi pada krisis kebutuhan dasar di beberapa wilayah.
Koordinasi dengan mitra internasional
Pemerintah Nepal saat ini tengah mendiskusikan estimasi kebutuhan tersebut dengan sejumlah mitra pembangunan internasional dan negara donor untuk mempercepat bantuan. Negara-negara dan lembaga yang disebut terlibat dalam pembicaraan antara lain Jepang, China, India, Qatar, Inggris, Bank Dunia, dan Asian Development Bank.
Tantangan operasi pemulihan
Akses ke wilayah terdampak yang sebagian besar berada di daerah pegunungan dan akses terpencil menjadi tantangan logistik utama dalam distribusi bantuan. Risiko cuaca susulan dan kondisi medan yang rusak memperlambat upaya penilaian kerusakan dan pengerahan sumber daya.
Pemerintah Nepal dan organisasi kemanusiaan menekankan perlunya respon cepat untuk mencegah krisis kesehatan dan kemanusiaan semakin meluas. Selain bantuan keuangan, kebutuhan akan material konstruksi, tenaga medis, serta dukungan teknis untuk rekonstruksi infrastruktur dinilai krusial.
Para pejabat menyerukan kerja sama internasional yang terkoordinasi untuk memastikan bantuan darurat dapat disalurkan secara efektif dan program pemulihan dapat berjalan berkelanjutan. Hingga saat ini otoritas masih mengumpulkan data lapangan untuk menyusun rencana aksi yang lebih rinci dan mengidentifikasi prioritas jangka menengah hingga panjang.
