Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tiga pesan utama Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang digelar di New Delhi, India pada Sabtu (12/9/2026).
Kemandirian dan Ketahanan Nasional
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan ketiga pesan tersebut disampaikan Presiden pada sesi terbatas bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”.
Pesan pertama menekankan pentingnya kemandirian dan ketahanan nasional sebagai pondasi agar suatu negara tidak mudah tergantung atau didikte oleh kekuatan lain.
Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Seskab pada Senin (14/9/2026), Presiden menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan pendidikan sebagai pijakan utama kekuatan nasional.
Fondasi ketahanan itu dinilai krusial bukan hanya untuk stabilitas domestik, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global.
Dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, Indonesia diharapkan mampu menentukan arah pembangunan dan kepentingan nasional secara mandiri.
Penguatan Persatuan Global South
Pesan kedua yang dibawa Presiden Prabowo adalah pentingnya memperkuat persatuan negara-negara Global South dalam menghadapi berbagai tantangan dunia.
Presiden mengutip falsafah kebersamaan dan semangat Konferensi Asia-Afrika untuk menegaskan bahwa negara-negara berkembang kini berdiri setara dalam memperjuangkan kepentingan masa depan mereka.
Teddy menyampaikan bahwa persatuan ini menjadi modal strategis agar aspirasi negara-negara Global South memperoleh posisi tawar yang seimbang dalam tatanan internasional.
Dalam pernyataannya juga disinggung bahwa kebersamaan negara berkembang dapat memperkuat negosiasi di bidang ekonomi, teknologi, dan tata kelola global.
Peran BRICS dan Tata Kelola Global yang Lebih Adil
Pesan ketiga menyoroti potensi besar BRICS yang mewakili separuh populasi dunia dan kewajiban untuk mengubah potensi itu menjadi kerja sama konkret.
Presiden mengajak agar BRICS memfokuskan kolaborasi pada penguatan ketahanan pangan dan energi serta membuka akses pasar, modal, teknologi, dan pengetahuan bagi negara-negara berkembang.
Dalam keterangan yang sama, Teddy menegaskan bahwa kerja sama BRICS harus menghasilkan manfaat yang nyata dan langsung bagi pembangunan negara-negara anggotanya.
Prabowo juga mendorong terwujudnya tata kelola global yang lebih adil dan inklusif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menjadi pusat sistem multilateral.
Namun demikian, menurut Presiden, PBB perlu diperkuat agar lebih representatif, responsif, dan mampu menghadirkan hasil konkret bagi masyarakat internasional.
Pernyataan Presiden Prabowo tersebut menunjukkan fokus kebijakan luar negeri Indonesia yang menempatkan kedaulatan dan kepentingan rakyat sebagai prioritas.
Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum multilateral seperti BRICS dinilai sebagai salah satu jalur untuk memperluas peluang kerja sama dan pengaruh di arena global.
Para pengamat menilai pesan-pesan itu sejalan dengan upaya diversifikasi kerja sama internasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada beberapa kawasan atau negara tertentu.
Langkah-langkah konkret yang diharapkan dari forum seperti BRICS antara lain perjanjian kerja sama sektor pangan, energi, teknologi, serta skema pembiayaan yang inklusif bagi negara berkembang.
Keikutsertaan Presiden Prabowo di KTT BRICS 2026 diharapkan memperkuat posisi diplomasi Indonesia dan membuka ruang negosiasi yang menguntungkan bagi pembangunan nasional.
Pernyataan resmi pimpinan negara di forum internasional seperti ini menjadi bagian dari strategi diplomasi yang mengedepankan kemandirian, solidaritas Global South, dan reformasi tata kelola global.
