Jakarta, Maret.id — Pengadilan Distrik Pusat Seoul memerintahkan Korea Utara membayar ganti rugi sebesar 44.626.410.722 won kepada Pemerintah Korea Selatan atas penghancuran kantor penghubung antar-Korea di Kaesong pada 16 Juni 2020.
Putusan Pengadilan dan Besaran Ganti Rugi
Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan Kementerian Unifikasi Korea Selatan dengan nominal 44.626.410.722 won. Pengadilan tidak menjelaskan alasan rinci yang mendasari besaran jumlah tersebut dalam putusannya.
Latar Belakang Kantor Penghubung Kaesong
Kantor penghubung itu dibuka pada September 2018 untuk memfasilitasi komunikasi dan kerja sama lintas batas menyusul upaya rekonsiliasi dalam pertemuan puncak antar-Korea pada April 2018. Aktivitas resmi di lokasi tersebut sempat dihentikan sejak Januari 2020 karena pandemi COVID-19.
Kantor penghubung kemudian dirusak secara fisik ketika Korea Utara mengebom bangunan tersebut pada 16 Juni 2020. Aksi tersebut diklaim oleh Pyongyang sebagai bentuk protes terhadap kegagalan Seoul menghentikan penyebaran selebaran anti-Pyongyang oleh pembelot di perbatasan.
Gugatan Pemerintah Korsel dan Proses Hukum
Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengajukan gugatan terhadap Korea Utara pada Juni 2023 untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan tersebut, menandai langkah hukum pertama yang diambil pemerintah Korsel terhadap Korut terkait insiden ini. Putusan pengadilan disampaikan sekitar tiga tahun dan tiga bulan setelah gugatan dilayangkan.
Dalam gugatan, kementerian memperkirakan total kerugian terdiri atas sekitar 10,25 miliar won untuk gedung penghubung dan 34,45 miliar won untuk fasilitas di sekitarnya yang rusak parah akibat pengeboman. Jumlah tersebut dijadikan dasar tuntutan yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan.
Tantangan Penegakan Putusan
Meskipun memenangkan gugatan di pengadilan Seoul, Pemerintah Korea Selatan menghadapi kendala praktis untuk menagih ganti rugi dari Pyongyang karena tidak ada mekanisme nyata untuk memaksa Korea Utara membayar. Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan kesulitan serupa dalam mengeksekusi putusan terhadap pihak yang tidak berada di bawah yurisdiksi hukum Korsel.
Proses pengadilan berlangsung tanpa adanya perwakilan atau partisipasi dari pihak Korea Utara, sehingga putusan diambil berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh penggugat. Kementerian Unifikasi menyatakan akan menghormati putusan pengadilan dan mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan selanjutnya.
Kementerian menegaskan harapannya agar dialog antar-Korea dapat pulih dan seluruh isu yang terjadi dapat diselesaikan melalui jalur dialog formal. Pernyataan resmi kementerian juga menyoroti pentingnya stabilitas dan komunikasi lintas batas guna mencegah eskalasi insiden serupa di masa mendatang.
