Jakarta, Maret.id — Badan Anggaran Kongres Amerika Serikat (Congressional Budget Office/CBO) melaporkan operasi militer AS dalam konflik melawan Iran telah menelan biaya sekitar 38 miliar dolar AS hingga 1 Agustus 2026 atau sekitar Rp615 triliun. Laporan tersebut dirilis CBO pada Selasa, 15 September 2026, dan memaparkan komponen utama pengeluaran serta proyeksi dampak ekonomi lebih lanjut.
Rincian Pengeluaran Militer
CBO mencatat sebagian besar pengeluaran Pentagon digunakan untuk penggantian amunisi dan peralatan yang rusak atau habis, serta lonjakan jam terbang pesawat militer dan biaya operasional lapangan. Tekanan pada anggaran bahan bakar juga menjadi salah satu pendorong kenaikan biaya yang signifikan.
Laporan menegaskan bahwa nilai 38 miliar dolar tersebut belum memasukkan biaya operasional dasar militer yang sudah tercakup dalam anggaran rutin maupun pengeluaran lain dari instansi federal. Dengan demikian, angka yang dipublikasikan hanya merepresentasikan tambahan beban fiskal yang diakibatkan oleh operasi khusus terkait konflik ini.
Proyeksi Pembengkakan Anggaran
CBO memperkirakan beban anggaran Departemen Pertahanan berpotensi terus membesar jika konflik berkepanjangan, dengan skenario intensitas rendah membutuhkan tambahan sekitar 2 miliar dolar AS per bulan. Jika eskalasi meningkat, biaya bulanan diproyeksikan melonjak hingga 3 miliar dolar AS atau lebih tinggi.
Perkiraan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan bahwa dana darurat militer dapat mengganggu prioritas anggaran domestik, termasuk program infrastruktur dan layanan publik. Kongres diperkirakan menghadapi tekanan untuk menyesuaikan alokasi anggaran jika operasi dilanjutkan dalam jangka panjang.
Implikasi Ekonomi Domestik dan Global
CBO juga memperingatkan dampak sistemik terhadap perekonomian AS apabila jalur distribusi minyak dan gas di Selat Hormuz serta Laut Merah terganggu sebagai akibat konflik. Gangguan pasokan energi diperkirakan mendorong inflasi pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) tahunan naik sekitar 0,5 poin persentase pada kuartal pertama 2027 dibanding proyeksi Februari 2026.
Untuk inflasi PCE inti, yang tidak memasukkan komponen energi dan pangan, CBO memperkirakan kenaikan sekitar 0,3 poin persentase pada periode yang sama. Tekanan inflasi ini diyakini akan berdampak pada keputusan pasar uang, termasuk potensi kenaikan imbal hasil obligasi jangka pendek.
Pengaruh pada Pasar Keuangan dan Kebijakan Moneter
CBO memperkirakan tekanan inflasi dari konflik bisa mendorong kenaikan suku bunga obligasi pemerintah AS tenor 3 bulan sebesar sekitar 0,2 poin persentase sepanjang 2026. Kenaikan imbal hasil jangka pendek tersebut berimplikasi pada biaya pinjaman pemerintah dan dapat memengaruhi pasar kredit domestik.
Pasar keuangan global kemungkinan akan merespons volatilitas harga energi dan prospek kebijakan moneter yang lebih ketat, sehingga pelaku pasar harus memantau perkembangan konflik dan indikator inflasi dengan cermat. Dampak ini juga berpotensi menambah ketidakpastian pada arus modal internasional.
Ketidakpastian Bantuan Diplomatik dan Pascakonflik
CBO menegaskan bahwa total biaya diplomatik dan bantuan luar negeri pascakonflik belum dapat dipastikan karena sangat bergantung pada hasil akhir pertempuran di lapangan. Biaya tambahan ini akan mencakup kebutuhan rekonstruksi, dukungan kemanusiaan, dan bantuan keamanan bagi negara-negara mitra yang terdampak gejolak regional.
Laporan mengingatkan bahwa perhitungan akhir bisa berubah signifikan apabila operasi mengalami peningkatan skala atau jika diperlukan keterlibatan kepentingan multinasional yang lebih luas. Kongres dan administrasi AS diharapkan menimbang skenario-skenario tersebut saat merencanakan respons kebijakan ke depan.
Perbandingan dengan Konflik Sebelumnya
CBO mencatat bahwa nilai keseluruhan biaya relatif lebih terkendali karena fase konflik intensif awal hanya berlangsung sekitar satu bulan dan keterlibatan pasukan AS jauh lebih sedikit dibanding perang di Irak atau Afghanistan. Namun pengamat menilai pengalaman sebelumnya menunjukkan beban fiskal dapat meningkat tajam jika konflik berlarut atau meluas.
Analisis yang dipublikasikan menyoroti kebutuhan untuk transparansi anggaran dan pemantauan berkelanjutan agar publik serta legislatif dapat memahami implikasi fiskal dan ekonomi dari keputusan-keputusan militer. Keputusan selanjutnya tentang pembiayaan operasi akan menjadi sorotan dalam perdebatan politik mendatang.
Pemerintah AS, melalui Departemen Pertahanan dan pejabat anggaran di Kongres, diperkirakan akan terus mengkaji laporan-laporan terbaru untuk menyesuaikan strategi keuangan dan operasional. Sementara itu, pemangku kepentingan internasional memantau dampak geopolitik yang lebih luas dari eskalasi antara AS dan Iran.
