Jelang Sidang Umum PBB, Guterres Serukan Gencatan Senjata, Waspada Gangguan Energi!
Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan de-eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dan Ukraina menjelang pekan tingkat tinggi Majelis Umum PBB yang digelar pada pertengahan September 2026.
Seruan Utama Menjelang Sidang Tingkat Tinggi
Guterres mengemukakan imbauan itu dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, 16 September 2026, waktu setempat. Pernyataan tersebut menempatkan meredakan ketegangan sebagai agenda prioritas bagi komunitas internasional.
Pernyataan Sekjen menegaskan bahwa perlindungan warga sipil harus menjadi perhatian utama semua pihak yang terlibat. Ia menekankan agar tindakan militer dan operasi yang membahayakan masyarakat sipil dihentikan segera.
Fokus pada Keselamatan Warga Sipil
“Saat ini, de-eskalasi harus menjadi prioritas satu, prioritas dua, dan prioritas tiga,” ujar Guterres sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang dirilis pada 17 September 2026. Ia menambahkan bahwa operasi kemanusiaan harus dijamin berjalan aman tanpa hambatan.
Dalam berbagai kontak diplomatiknya, Sekjen menyampaikan bahwa akses bantuan harus tak terbatas untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas. Guterres juga menyerukan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional untuk melindungi korban konflik.
Isu Jalur Pelayaran dan Hukum Internasional
Selain perhatian terhadap warga sipil, Guterres juga mengangkat gangguan pada jalur pelayaran internasional di kawasan strategis. Ia menekankan pentingnya pemulihan kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan Bab al-Mandab sesuai ketentuan hukum internasional.
Pemulihan hak navigasi, menurut Guterres, bukan hanya soal ekonomi tetapi juga terkait stabilitas regional dan keamanan pasokan energi global. Semua pihak diimbau untuk menghormati aturan internasional yang mengatur pelayaran lintas batas.
Gaza, Tepi Barat, dan Solusi Dua Negara
Terkait konflik Israel-Palestina, Sekjen PBB mendesak pelaksanaan penuh rencana perdamaian serta pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa batasan. Ia juga menolak aneksasi bertahap wilayah di Tepi Barat dan menyerukan penghentian langkah-langkah yang berpotensi merusak proses perdamaian.
Guterres kembali menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Upaya diplomatik internasional perlu diperkuat untuk menghidupkan kembali proses negosiasi yang kredibel.
Konflik di Ukraina dan Jalan Menuju Gencatan Senjata
Menyinggung perang yang telah memasuki tahun kelima di Ukraina, Sekjen PBB mendorong tercapainya kesepakatan penghentian tembak-menembak secepat mungkin. Guterres menilai gencatan senjata sebagai langkah awal menuju perdamaian yang komprehensif dan langgeng.
Ia menegaskan bahwa solusi yang dicari harus selaras dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi-resolusi terkait yang telah diadopsi oleh badan-badan PBB. Komunitas internasional didorong untuk memfasilitasi dialog dan upaya diplomasi guna mengakhiri penderitaan warga sipil.
Pernyataan Guterres datang pada saat delegasi negara-negara berkumpul di New York untuk membahas langkah-langkah konkret meredakan ketegangan. Hasil pertemuan pekan tinggi Majelis Umum akan dipantau untuk melihat apakah tekanan diplomatik dapat mengubah dinamika konflik di kedua kawasan.
