Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sedang menghadapi tekanan aneksasi oleh kekuatan Israel, yang menurutnya disertai serangkaian serangan dan praktik-praktik ilegal yang masih berlangsung. Pernyataan itu disampaikan Guterres dalam konferensi pers usai pembukaan sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
Peringatan Tegas dari Sekjen PBB
Guterres menekankan bahwa penderitaan warga Palestina, baik di Gaza maupun di Tepi Barat, tidak boleh diabaikan oleh komunitas internasional. Ia mengingatkan bahwa situasi kemanusiaan di wilayah-wilayah itu terus memburuk akibat tindakan-tindakan yang ia nilai melanggar hukum internasional.
Isu Gaza dan Tepi Barat
Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa Gaza belum melihat terwujudnya rencana perdamaian yang layak, sementara Tepi Barat menghadapi ancaman aneksasi melalui kebijakan pemukiman dan perampasan lahan. Pernyataan tersebut menyoroti kekhawatiran tentang pengambilalihan wilayah oleh pemukim yang, menurut Guterres, terus mengikis hak-hak warga Palestina.
Guterres menyerukan agar praktik-praktik aneksasi dihentikan segera untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Ia juga meminta semua pihak untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil dan menghormati norma-norma hukum humaniter internasional.
Seruan untuk Tindakan Internasional
Dalam konferensi persnya, Guterres meminta agar negara-negara anggota PBB dan lembaga-lembaga dunia mengambil langkah konkret untuk meredakan ketegangan dan mengupayakan solusi politik yang adil. Ia menegaskan perlunya upaya diplomatik yang intensif guna mengembalikan jalan menuju negosiasi yang dapat menghasilkan dua negara yang hidup berdampingan secara damai.
Selain itu, Guterres mengingatkan bahwa langkah-langkah unilateral yang mengubah status wilayah berisiko menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi stabilitas regional. Ia menekankan tanggung jawab kolektif untuk mencegah tindakan yang dapat memperburuk kondisi kemanusiaan dan memperumit kemungkinan penyelesaian konflik.
Upaya untuk meningkatkan akses bantuan kemanusiaan juga menjadi salah satu fokus pernyataan Guterres, mengingat kebutuhan mendesak di berbagai wilayah Palestina. Dia menggarisbawahi bahwa masalah kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari upaya politik dan hukum yang lebih luas.
Guterres menekankan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional sebagai dasar setiap upaya penyelesaian. Pada saat yang sama ia mengajak semua aktor untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperparah penderitaan warga sipil.
Pernyataan ini muncul di tengah perhatian global yang terus meningkat terhadap dinamika konflik dan perkembangan kebijakan di wilayah pendudukan. PBB, menurut Guterres, tetap berkomitmen bekerja sama dengan mitra internasional untuk mencari solusi yang berkelanjutan.
Dalam penutup, Sekretaris Jenderal mengajak pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah konkrit yang dapat mengurangi ketegangan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak masyarakat Palestina. Ia menyerukan dialog yang nyata serta komitmen internasional guna mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
