Jakarta, Maret.id — Survei nasional yang dirilis 17 September 2026 menunjukkan 60 persen pemilih terdaftar di Amerika Serikat menilai keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melancarkan aksi militer terhadap Iran sebagai langkah yang keliru. Temuan tersebut mencerminkan peningkatan skeptisisme publik terhadap intervensi militer sejak beberapa bulan terakhir.
Angka dukungan terhadap keputusan itu tercatat 37 persen, sementara penolakan meningkat dari hasil survei sebelumnya pada Juni 2026 yang mencatat 58 persen menilai aksi tersebut salah dan 41 persen menyatakannya benar. Perbandingan ini menandakan adanya pergeseran opini publik yang semakin kritis terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan saat ini.
Rendahnya Keyakinan terhadap Strategi
Sebanyak 71 persen responden menilai pemerintahan Presiden Trump tidak memiliki strategi yang jelas untuk mengakhiri konflik dengan Iran. Ketidakpercayaan ini tersebar lintas afiliasi politik dengan 95 persen responden Demokrat, 83 persen independen, dan 43 persen pemilih Republik menyatakan pemerintah tidak memiliki rencana yang memadai.
Penilaian terhadap kemampuan eksekutif untuk merumuskan dan mengeksekusi strategi diplomatik menjadi sorotan utama dalam survei, yang sekaligus memberi gambaran tantangan politik domestik yang dihadapi Gedung Putih. Isu koordinasi kebijakan luar negeri dan komunikasi publik turut disebut-sebut sebagai penyebab kekhawatiran tersebut.
Kekhawatiran soal Keamanan Nasional
Responden juga semakin khawatir akan dampak jangka panjang konflik terhadap keamanan Amerika Serikat, di mana 47 persen memperkirakan negara akan menjadi kurang aman. Persentase ini naik dari 39 persen pada survei bulan April, menandakan tren kecemasan publik yang meningkat.
Di sisi lain, 32 persen memperkirakan konflik akan membuat AS lebih aman, sementara 20 persen percaya tidak akan ada perubahan berarti terhadap tingkat keamanan. Perbedaan pandangan ini menggambarkan adanya ketidakpastian luas mengenai konsekuensi strategis dan operasional dari intervensi militer di luar negeri.
Tingkat Persetujuan untuk Presiden
Tingkat persetujuan publik terhadap kinerja Presiden Donald Trump tercatat 39 persen, sedangkan 61 persen menyatakan tidak menyetujui kinerja kepresidenan secara keseluruhan. Untuk kebijakan luar negeri secara khusus, tingkat persetujuan berada pada angka 37 persen, mencerminkan evaluasi yang lebih keras terhadap tindakan di ranah internasional.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa isu keamanan dan kebijakan luar negeri tetap menjadi parameter penting bagi mayoritas pemilih dalam menilai kinerja pemerintahan. Dampak politik jangka pendek kemungkinan akan terasa pada dinamika dukungan parlemen dan opini publik menjelang agenda-agenda kebijakan berikutnya.
Metodologi Survei
Survei tersebut melibatkan 1.211 pemilih terdaftar yang dipilih secara acak dari daftar pemilih nasional dan dilaksanakan pada 11-14 September 2026. Wawancara dilakukan melalui kombinasi panggilan telepon rumah, telepon seluler, serta secara daring setelah responden menerima pesan teks sebagai pemberitahuan.
Pengumpulan data dilakukan di bawah arahan lembaga penelitian yang menangani proyek tersebut, dan hasil survei memiliki margin of error sekitar ±3 poin persentase untuk keseluruhan sampel. Penyelenggara survei juga mengingatkan bahwa margin kesalahan untuk kelompok responden tertentu dapat lebih tinggi dan bahwa susunan serta redaksi pertanyaan berpotensi memengaruhi hasil.
Implikasi Politik dan Publik
Hasil survei ini dipandang sebagai indikator ketegangan antara kebijakan luar negeri pemerintahan dan sentimen publik domestik yang beragam. Pemimpin politik dan pembuat kebijakan di Washington diperkirakan akan memperhatikan data ini dalam merumuskan langkah-langkah diplomatik, militer, dan komunikasi publik ke depan.
Sementara itu, analis politik menilai bahwa tekanan publik yang meningkat dapat mendorong perdebatan intens di dalam Kongres mengenai pendanaan, oversight, dan mandat operasi militer di luar negeri. Kondisi ini berpotensi memengaruhi arah kebijakan dalam jangka menengah hingga panjang serta dinamika dukungan partai di panggung nasional.
