Jakarta, Maret.id — Amerika Serikat kembali menolak penerbitan visa bagi tim media yang menyertai Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, sehingga menimbulkan protes dari pejabat Iran pada Senin (21/9/2026).
Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan tindakan itu menghalangi akses informasi dan menuduh adanya upaya membungkam suara Iran di forum internasional.
Reaksi resmi Iran
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menulis di akun X bahwa menutup akses bagi jurnalis adalah bentuk pembungkam yang tidak bisa dibenarkan.
Baghaei menganggap langkah otoritas AS sebagai upaya untuk menyembunyikan kebenaran dan memperkuat kampanye disinformasi dengan mengabaikan hak publik atas informasi.
Konfirmasi dari kementerian
Kementerian Luar Negeri Iran kemudian mengonfirmasi bahwa visa untuk tim media Kepresidenan ditolak, sehingga rencana liputan perjalanan Presiden Pezeshkian ke New York pada Selasa (22/9/2026) terganggu.
Pernyataan kementerian menegaskan bahwa keputusan ini berimplikasi pada kebebasan pers dan membatasi kemampuan delegasi Iran untuk menyampaikan posisi resmi di Sidang Majelis Umum PBB.
Isu kebebasan pers dan akses informasi
Kasus penolakan visa ini menambah ketegangan terkait isu kebebasan pers yang telah menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.
Pengamat menilai bahwa pembatasan akses media di forum internasional bisa berdampak pada transparansi dan kerangka dialog antarnegara.
Sekitar waktu yang hampir bersamaan, pihak berwenang Amerika Serikat mengumumkan pembatasan akses bagi beberapa organisasi media besar untuk liputan di Gedung Putih dengan tuduhan menyebarkan “berita palsu”.
Laporan kemudian menyebutkan bahwa pada 19 September sejumlah jurnalis dari media-media tersebut mengalami penolakan akses ke kompleks Gedung Putih dan kartu aksinya dinonaktifkan atau disita.
Langkah-langkah pembatasan akses terhadap jurnalis di dua front yang berbeda memicu gugatan hukum dan protes dari pihak media yang terdampak.
Gugatan diajukan oleh lembaga-lembaga pers yang menilai tindakan administratif tersebut melanggar kebebasan pers dan prosedur akses jurnalistik di pusat pemerintahan.
Dampak diplomatik dari insiden ini mulai terlihat di tingkat hubungan bilateral antara Iran dan Amerika Serikat, terutama menjelang agenda diplomatik penting di PBB.
Sumber diplomatik mengatakan bahwa ketegangan semacam ini dapat mengganggu jalannya pertemuan multilateral dan mengurangi forum dialog terbuka antarnegara.
Pengamat hubungan internasional menyoroti pentingnya memastikan perlindungan bagi jurnalis yang meliput kegiatan internasional sebagai bagian dari mekanisme transparansi global.
Mereka juga menyerukan agar negara-negara penyelenggara pertemuan internasional memfasilitasi akreditasi media yang jujur dan bebas dari diskriminasi politik untuk menjamin informasi yang akurat bagi publik dunia.
Sementara itu, belum ada keterangan lanjutan dari pihak berwenang Amerika Serikat yang merinci alasan administrasi di balik penolakan visa tim media Kepresidenan Iran.
Kepastian lebih jauh masih ditunggu oleh pihak Iran dan komunitas internasional yang menekankan perlunya akses pers yang adil dalam semua forum multilateral.
Sikap kedua belah pihak selanjutnya diperkirakan akan menjadi bagian dari perdebatan lebih luas mengenai kebijakan visa, kebebasan berekspresi, dan tata kelola pertemuan internasional di dunia yang semakin berpolemik.
Publik dan pemangku kepentingan internasional kini mengamati perkembangan ini sembari menunggu kemungkinan mediasi atau upaya diplomasi yang dapat meredakan ketegangan.
