Jakarta, Maret.id — Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan alasan sistem saat ini tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia modern.
Erdogan menyampaikan pandangannya lewat sebuah artikel yang dimuat di Bloomberg dan menegaskan bahwa penghapusan hak istimewa veto harus menjadi inti dari setiap upaya reformasi Dewan Keamanan.
Desakan untuk Reformasi Dewan Keamanan
Menurut Erdogan, pengalaman belakangan ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian krisis global tidak bisa lagi bergantung pada segelintir negara yang memegang hak veto.
Ia menyebut pandemi COVID-19, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional sebagai bukti bahwa kebutuhan kolektif dunia memerlukan mekanisme multilateral yang lebih representatif.
Argumentasi terhadap Keanggotaan Tetap
Erdogan menilai struktur Dewan Keamanan yang masih mencerminkan era pasca-Perang Dunia II tidak lagi relevan dan justru memperkuat dominasi beberapa negara.
Ia berpendapat bahwa menambah jumlah anggota tetap justru akan memperluas sistem hak istimewa dan tidak menyelesaikan masalah konsentrasi kekuasaan.
Usulan Mekanisme Pemilihan
Sebagai solusi, Erdogan mengusulkan penghapusan status keanggotaan tetap dan menggantinya dengan mekanisme pemilihan anggota Dewan Keamanan oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan tertentu.
Ia juga menyarankan agar negara-negara yang ingin kembali menjadi anggota Dewan Keamanan harus memperoleh dukungan mayoritas anggota melalui proses pemilihan yang transparan.
Langkah yang diusulkan Erdogan menuntut perubahan mendasar pada Piagam PBB, termasuk ketentuan tentang hak veto yang saat ini dimiliki oleh lima anggota tetap.
Perubahan semacam itu pada praktiknya membutuhkan amandemen Piagam PBB dan persetujuan negara-negara yang memiliki hak veto, suatu proses yang politis dan kompleks.
Komentar Erdogan muncul di tengah perdebatan global mengenai representasi dan legitimasi lembaga internasional, yang selama ini sering menjadi sorotan negara-negara berkembang.
Beberapa negara dan pengamat internasional telah lama mendorong reformasi Dewan Keamanan agar lebih mencerminkan komposisi dan kepentingan dunia saat ini.
Namun, permintaan penghapusan hak veto diperkirakan akan menghadapi hambatan kuat dari negara-negara pemegang veto yang berkepentingan mempertahankan pengaruh strategis mereka.
Para pengamat menilai bahwa tanpa konsensus dari pemegang veto, perubahan substansial terhadap mekanisme Dewan Keamanan sulit diwujudkan dalam waktu dekat.
Erdogan juga mengaitkan gagasan reformasi ini dengan kebutuhan tata kelola global yang lebih adil dan efektif dalam merespons krisis lintas-negara.
Ia menekankan bahwa legitimasi institusi internasional akan meningkat jika lebih banyak negara memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan penting.
Dorongan Turki untuk reformasi PBB menegaskan kembali posisi negara tersebut dalam kancah diplomasi internasional yang aktif mengadvokasi perubahan struktur global.
Namun, realisasi gagasan ini memerlukan dialog intensif di dalam forum PBB serta upaya diplomasi untuk meraih dukungan luas dari negara-negara anggota.
