Trump Tawarkan Senjata AS ke Xi Jinping, Memanas Hubungan dan Guncangan Pasar!

Jakarta, Maret.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut sempat menawarkan kepada Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping kemungkinan pembelian peralatan militer buatan AS, demikian diungkap Duta Besar AS untuk Tiongkok David Perdue dalam sebuah wawancara. Pernyataan itu muncul setelah pertemuan kedua pemimpin yang berlangsung di Washington pada pekan lalu dan menambah dinamika baru dalam hubungan bilateral yang sudah kompleks.
Pengakuan Duta Besar
Dalam pernyataannya, Duta Besar David Perdue mengatakan bahwa Donald Trump pernah menanyakan kepada Xi apakah Tiongkok berminat membeli senjata dari Amerika Serikat. Perdue tidak merinci kapan persis percakapan itu terjadi, jenis alutsista yang dibahas, maupun respons dari Presiden Xi.
Rintangan Hukum dan Embargo
Penjualan senjata AS ke daratan Tiongkok akan menghadapi hambatan hukum yang besar karena pembatasan ekspor pertahanan yang diberlakukan sejak 1990. Secara praktis, pembatasan tersebut telah mempertahankan embargo terhadap penjualan alat-alat perang tertentu ke Beijing, dengan pengecualian terbatas yang tergantung pada pertimbangan kepentingan nasional setiap presiden AS.
Dukungan AS ke Taiwan
Sementara itu, Amerika Serikat secara resmi masih mengimbangi kebijakan One China dengan komitmen pertahanan terhadap Taiwan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979. Undang-undang itu mewajibkan AS menyediakan barang dan jasa pertahanan yang diperlukan agar Taiwan mampu mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai.
Respons dan tekanan Beijing terhadap kebijakan itu tetap tinggi karena Tiongkok memandang Taiwan sebagai bagian dari kedaulatannya dan menilai dukungan militer AS dapat mendestabilisasi kawasan. Menjelang kunjungan Presiden Xi ke Washington, Kementerian Pertahanan Tiongkok menegaskan agar Amerika Serikat mengambil langkah-langkah yang sangat hati-hati terkait isu-isu militer.
Paket Bantuan dan Negosiasi
Pemerintahan Trump sebelumnya menyetujui paket bantuan militer senilai sekitar 11 miliar dolar AS untuk Taiwan pada Desember 2025, yang dikatakan sebagai paket terbesar yang diumumkan hingga saat itu. Paket lain senilai sekitar 14 miliar dolar AS juga sempat dilaporkan tertunda, dan keputusan akhir mengenai paket tersebut belum diumumkan pasca-pertemuan puncak.
Perdue membela pendekatan Trump terhadap Taiwan dengan mengklaim bahwa pengiriman persenjataan selama masa jabatan Trump lebih besar dibandingkan pendahulunya. Ia juga menggambarkan pertanyaan Trump kepada Xi soal kemungkinan pembelian senjata sebagai bagian dari gaya negosiasi dan tawar-menawar presiden tersebut, bukan tanda bahwa penjualan formal sedang diproses.
Kapabilitas Militer dan Teknologi
Di sisi kemampuan produksi, Tiongkok telah mencapai kemandirian di banyak kategori senjata konvensional utama dan berkembang pesat di sektor-sektor tertentu. Beberapa kesaksian yang disampaikan di hadapan anggota legislatif AS menyebutkan bahwa kapasitas industri pembuatan kapal Tiongkok jauh melampaui AS, dan produksi drone kecil juga dilaporkan berlipat ganda dibanding Amerika.
Meski demikian, Amerika Serikat masih mempertahankan unggulan teknologi pada sejumlah bidang strategis dan sensitif yang dianggap tidak mungkin dibagi dengan pesaing utama. Kesenjangan itu yang membuat negosiasi tentang transfer teknologi militer menjadi isu yang sangat sensitif dan penuh pertimbangan politik.
Implikasi Hubungan Bilateral
Pernyataan tentang kemungkinan penjualan senjata, meski belum konkret, memicu perhatian para pengamat karena berpotensi mengubah lanskap diplomasi dan kontrol ekspor. Dengan restriksi hukum dan tekanan politik baik di dalam negeri AS maupun dari Beijing, realisasi transaksi semacam itu akan menghadapi tantangan besar di tingkatan legislatif dan kebijakan luar negeri.
Kunjungan puncak dan pernyataan publik belakangan ini menunjukkan bahwa hubungan AS–Tiongkok tetap rumit dan dipenuhi kalkulasi strategi antara kesepakatan ekonomi, keamanan regional, serta kepentingan nasional masing-masing pihak. Kepastian tentang langkah berikutnya kemungkinan besar akan ditentukan oleh negosiasi tingkat tinggi dan evaluasi risiko yang terus berlanjut.





