Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam menyusul laporan serangan udara yang menimpa wilayah Negara Bagian Rakhine di Myanmar. Pernyataan itu disampaikan melalui juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, yang mengecam keras kekerasan yang terus menargetkan warga sipil.
Kecaman PBB terhadap Serangan terhadap Warga Sipil
Dujarric mengatakan Sekjen Guterres mengutuk serangan yang terus berlangsung dan menuntut agar semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan demi keselamatan penduduk sipil. PBB menegaskan kewajiban setiap pihak untuk mematuhi hukum humaniter internasional dan melindungi warga yang tidak bersenjata.
Jumlah Korban dan Lokasi Serangan
Menurut pernyataan PBB, serangan pada 28 September di dekat sebuah pasar di Kota Kalchau dilaporkan menewaskan sekitar 50 orang dan melukai hampir 60 lainnya. Banyak korban selamat dilaporkan menderita luka parah, situasi yang menimbulkan kecemasan besar terhadap kapasitas layanan kesehatan lokal yang sudah terbatas.
Dujarric menegaskan bahwa serangan semacam ini memperjelas bahwa belum ada kondisi yang memungkinkan pemulangan yang aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan bagi pengungsi, termasuk komunitas Rohingya. Pernyataan itu menyoroti risiko bagi proses repatriasi jika ancaman terhadap keselamatan sipil terus berlanjut.
Seruan untuk Akses Kemanusiaan
Sekjen dan jajarannya mendesak semua pihak yang bertikai untuk memfasilitasi akses yang aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan bagi PBB serta mitra kemanusiaan. Tanpa akses tersebut, upaya pengiriman bantuan vital kepada populasi yang terdampak—termasuk pangan, obat-obatan, dan perawatan medis—akan sangat terhambat.
PBB juga menyerukan pembukaan koridor kemanusiaan dan langkah-langkah perlindungan untuk mencegah eskalasi krisis kemanusiaan lebih lanjut di kawasan yang sudah menghadapi keterbatasan sumber daya.
Kekhawatiran atas Pemulangan dari Malaysia
Juru bicara PBB menyatakan keprihatinan yang sama dengan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Kantor Hak Asasi Manusia PBB terkait laporan pemulangan sekitar 1.500 orang ke Myanmar oleh otoritas Malaysia. Dujarric mendesak pemerintah Kuala Lumpur untuk menghentikan proses tersebut dan segera menghentikan deportasi lebih lanjut.
Laporan menyebut Malaysia memulai pemulangan 1.476 warga negara Myanmar pada hari Selasa menggunakan tiga kapal angkatan laut Myanmar, langkah yang memicu protes dari organisasi internasional yang menilai pemulangan itu prematur mengingat situasi keamanan di Rakhine.
PBB mengingatkan bahwa pemulangan wajib mematuhi prinsip non-refoulement dan harus berdasarkan persetujuan sukarela, kondisi aman, serta jaminan perlindungan dan akses yang memadai bagi mereka yang kembali. Tanpa kepastian tersebut, pemulangan berisiko menempatkan individu dalam bahaya.
Langkah Internasional dan Implikasi Kemanusiaan
Kejadian ini diperkirakan akan menambah tekanan internasional terhadap Myanmar dan negara-negara tetangga yang terlibat dalam penanganan pengungsi. Para pejabat PBB juga menekankan pentingnya penyelidikan independen terhadap laporan serangan yang menewaskan warga sipil untuk memastikan akuntabilitas.
Sementara itu, masalah akses bantuan dan situasi repatriasi akan menjadi poin utama dalam pembahasan komunitas internasional yang memantau krisis di Rakhine, dengan harapan langkah kolektif dapat meredam kekerasan dan melindungi hak-hak dasar warga yang terdampak.
