Jakarta, Maret.id — Komandan senior Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim bahwa armada kapal militer Amerika Serikat telah ditarik sejauh lebih dari 1.000 kilometer dari perbatasan Iran dan tidak lagi berada di perairan sekitar Selat Hormuz. Klaim ini disampaikan Laksamana Muda Ali Fadavi dalam wawancara dengan media Iran pada awal Oktober 2026 dan memicu ketegangan baru di kawasan yang menjadi jalur kritis pasokan energi dunia.
Klaim IRGC atas kendali perairan
Fadavi menyatakan tidak ada kapal AS yang tersisa di Teluk Persia, Selat Hormuz, Laut Oman, maupun di kawasan utara Samudra Hindia. Ia juga menggambarkan kapal-kapal perang AS sebagai “seratus persen rentan” terhadap potensi serangan dari pihak Iran.
Pernyataan itu menegaskan bahwa, menurut IRGC, Selat Hormuz berada di bawah pengawasan Tehran dan kapal-kapal yang memilih jalur selatan yang dikawal AS dapat menjadi sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah persaingan klaim antara Washington dan Teheran tentang pengaruh dan kontrol atas jalur pelayaran strategis tersebut.
Situasi di lapangan dan dampak pada kapal sipil
Badan operasi pelayaran Inggris melaporkan adanya insiden di perairan dekat Oman, di mana sebuah kapal tanker dikabarkan mematuhi instruksi dari pihak Iran untuk berbelok atau menghadapi risiko serangan. Sinyal-sinyal seperti ini meningkatkan kekhawatiran operator maritim internasional akan keselamatan rute-rute utama pengiriman minyak dan gas.
Di sisi lain, pihak militer AS menyebutkan bahwa sejak Juli beberapa ratus kapal komersial dialihkan untuk menghindari risiko, sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan pelayaran. Langkah-langkah pengalihan ini berpotensi menambah biaya logistik serta keterlambatan pengiriman komoditas energi global.
Upaya diplomasi dan tuntutan Teheran
Negosiasi tidak langsung antara Iran dan pihak-pihak lain sempat berlangsung, tetapi kebuntuan berlanjut karena syarat yang diajukan Teheran belum diterima oleh pihak AS. Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali sampai persyaratan Tehran dipenuhi oleh lawan-lawan internasionalnya.
Teheran menawarkan paket tujuh hari yang mencakup pemulihan jalur pelayaran dan dimulainya kembali pembicaraan nuklir jika blokade dilonggarkan, pembatasan ekspor minyak dicabut, dan aset-aset Iran yang dibekukan direstitusi. Tawaran semacam itu mencerminkan upaya Iran untuk menukar akses ekonomi dan diplomatik dengan jaminan keamanan dan kebangkitan negosiasi internasional.
Ancaman dan respons asing
Pihak AS dikabarkan menolak persyaratan tersebut dan memperingatkan kemungkinan tindakan militer jika diplomasi gagal memberikan hasil. Beberapa laporan media menyebut potensi kelanjutan operasi militer besar-besaran setelah agenda politik domestik tertentu, meskipun detail operasional belum dikonfirmasi secara independen.
Di dalam negeri Iran, diplomat senior dan mantan negosiator nuklir Abbas Araghchi menyampaikan komitmen Tehran terhadap jalur diplomasi namun menekankan kesiapan untuk membela negara jika terjadi serangan baru. Pernyataan ini memperlihatkan keseimbangan antara kecenderungan diplomatik dan retorika pertahanan yang menguat di tengah krisis laut.
Situasi di Selat Hormuz tetap memengaruhi stabilitas pasar energi dan hubungan bilateral di kawasan, dengan para pengamat internasional yang terus memantau perkembangan agar tidak terjebak pada eskalasi yang bisa meluas.
