Jakarta, Maret.id — Analisis data kepolisian selama lima tahun terakhir mengungkapkan ribuan laporan pelanggaran seksual terhadap anak di bawah usia 13 tahun yang terjadi di atau di sekitar lingkungan sekolah di Inggris dan Wales, menimbulkan kekhawatiran serius tentang keselamatan anak di institusi pendidikan.
Data dan temuan utama
Analisis oleh media Inggris itu mencatat sedikitnya 8.500 pelanggaran terhadap anak berusia 12 tahun ke bawah pada periode 2021–2025, termasuk berbagai bentuk pelecehan serius. Dari total tersebut hampir 2.000 kasus diklasifikasikan sebagai dugaan pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, yang berarti rata-rata hampir satu dugaan pemerkosaan di lingkungan sekolah per hari.
Polisi juga melaporkan sekitar 9.100 kejahatan seksual terhadap anak berusia 13 tahun ke atas yang terjadi di atau di dekat sekolah, serta sekitar 6.140 pelanggaran yang berkaitan dengan kepemilikan, produksi, atau distribusi gambar seksual anak. Para peneliti dan aktivis menekankan bahwa angka ini kemungkinan meremehkan skala sebenarnya karena hanya 33 dari 43 wilayah kepolisian di Inggris dan Wales yang memberikan data lengkap.
Profil korban dan pelaku
Sebagian besar laporan tidak mencantumkan usia terduga pelaku, tetapi dalam setidaknya 1.890 kasus terduga pelaku tercatat berusia di bawah 18 tahun sehingga indikasi kuat menunjukkan keterlibatan rekan sebaya. Di antara kasus yang mencatat jenis kelamin korban, hampir dua pertiga pelapor adalah anak perempuan, menyoroti ketidaksetaraan gender dalam korban yang dilaporkan.
Para analis mengatakan bahwa lokasi kejadian yang berada di lingkungan sekolah memperkuat kemungkinan bahwa banyak insiden terjadi antar teman sekelas atau dalam lingkungan pergaulan anak-anak, sehingga memerlukan strategi pencegahan yang terfokus pada dinamika sosial di sekolah. Kurangnya rincian usia pelaku dalam banyak catatan juga menyulitkan upaya pencegahan dan intervensi yang tepat sasaran.
Reaksi publik dan tuntutan tindakan
Komisaris Anak untuk Inggris, Rachel de Souza, menggambarkan pelecehan antar teman sebaya di sekolah sebagai fenomena yang “meluas, dinormalisasi, dan terlalu sering ditutupi” serta menegaskan bahwa upaya pemerintah sejauh ini belum memadai. Para pengacara dan aktivis menuntut tindakan yang lebih tegas, peningkatan dukungan bagi penyintas, dan perubahan kebijakan yang memastikan akuntabilitas di tingkat sekolah dan penegakan hukum.
Andrew Lord, pengacara yang mewakili penyintas pelecehan, mengatakan pihak berwenang tidak lagi bisa mengklaim ketidaktahuan dan menuntut tindakan konkret untuk menghentikan pola kekerasan ini. Janaya Walker dari End Violence Against Women menyatakan peringatan berulang gagal menghentikan insiden yang menimpa kaum muda dan menyerukan pendekatan pencegahan yang lebih proaktif.
Kebijakan, kontroversi, dan langkah selanjutnya
Pemerintah Inggris telah merespons dengan memperketat aturan keamanan daring, memperluas pendidikan seks di sekolah, dan memperkenalkan kewajiban pelaporan pelecehan bagi para profesional yang bekerja dengan anak-anak. Namun para kritikus menilai rangkaian kebijakan itu belum cukup menutup celah dalam pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban, apalagi dengan kenaikan jumlah rujukan dan penangkapan terkait kasus pelecehan.
Sebuah investigasi yang didukung kelompok Restore Britain menuduh bahwa ratusan ribu wanita dan gadis menjadi korban pemerkosaan oleh geng sejak tahun 2000 serta menyebutkan dugaan keterlibatan individu berpengaruh yang membantu pelaku lolos dari penuntutan, memicu perdebatan publik tentang penegakan hukum dan aspek etnis dalam penanganan kasus. Para pakar menekankan perlunya data yang lebih transparan, koordinasi lintas lembaga, dan program pendidikan yang komprehensif untuk mencegah kekerasan seksual pada anak baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
