Jakarta, Maret.id — Penolakan terhadap kemungkinan pemberlakuan kembali wajib militer di Jerman meningkat tajam seiring wacana penguatan angkatan bersenjata Berlin yang menjadi sorotan publik. Lonjakan permohonan penolakan itu menunjukkan resistensi dari berbagai kalangan, termasuk warga sipil maupun personel militer.
Lonjakan Penolakan Wajib Militer
Antara Januari dan Agustus 2026, Kantor Federal Jerman untuk Urusan Keluarga dan Fungsi Masyarakat Sipil menerima 12.102 permohonan penolakan wajib militer. Angka ini melonjak dibandingkan 3.879 penolakan sepanjang 2025 dan 2.249 penolakan pada 2024.
Permohonan penolakan datang dari beragam latar belakang, termasuk anggota cadangan, personel aktif, serta warga yang belum pernah bertugas. Data tersebut menunjukkan bahwa penolakan bukan hanya berasal dari generasi muda, tetapi juga dari kalangan yang telah terkait dengan institusi militer.
Rencana Ekspansi Bundeswehr
Pemerintah Jerman melanjutkan rencana memperluas Bundeswehr setelah menangguhkan wajib militer pada 2011. Rencana itu mencakup peningkatan kekuatan militer aktif dari sekitar 186.000 menjadi lebih dari 260.000 personel pada 2035, dengan dukungan cadangan sebanyak 200.000 orang.
Kebijakan ini dijustifikasi oleh pejabat tinggi sebagai bagian dari komitmen terhadap NATO dan respons terhadap apa yang mereka sebut ancaman yang dirasakan dari Rusia. Sementara pihak Kremlin membantah klaim rencana agresi terhadap anggota NATO, perbedaan narasi kian menguat di arena diplomasi.
Perdebatan Politik dan Protes Publik
Beberapa politisi dalam koalisi pemerintahan menyatakan wajib militer dapat diberlakukan kembali jika perekrutan sukarela tidak memenuhi target. Pemerintah juga memperkenalkan sistem pendaftaran baru yang mewajibkan semua pria berusia 18 tahun untuk mendaftar sebagai calon anggota militer, meski pendaftaran itu bersifat sukarela sampai parlemen mengaktifkan kembali kewajiban.
Prospek aktivasi kembali wajib militer telah memicu protes skala besar, terutama dari kaum muda dan organisasi mahasiswa. Pada akhir September, penyelenggara yang menamakan diri Mogok Sekolah Menentang Wajib Militer mengklaim sekitar 45.000 demonstran turun ke jalan di sekitar 100 kota dan daerah.
Pernyataan Pejabat dan Reaksi Internasional
Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, memperingatkan kemungkinan serangan terhadap anggota NATO pada tahun-tahun mendatang dan menyebut kesiapan militer sebagai kebutuhan strategis. Pernyataan semacam itu memperkuat argumen pendukung penguatan angkatan bersenjata dan kemungkinan return to conscription bila diperlukan.
Di sisi lain, Moskow mengkritik peningkatan kemampuan militer Jerman dan Uni Eropa, dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, memperingatkan risiko geopolitik yang menurutnya dapat berubah menjadi ancaman baru bagi kawasan. Retorika kedua pihak menegaskan bahwa perdebatan soal kebijakan pertahanan Jerman memiliki implikasi yang lebih luas di panggung internasional.
Debat publik dan politik tentang wajib militer tetap berlangsung sengit, sementara pemerintah menghadapi dilema antara kebutuhan pertahanan yang meningkat dan resistensi domestik yang signifikan. Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan memenuhi target perekrutan tanpa memicu gejolak sosial tambahan.
