Jakarta, Maret.id — Gelombang kerusuhan dan penjarahan yang meluas setelah aksi protes mahasiswa memaksa otoritas Prancis memberlakukan jam malam dan pembatasan di sejumlah kota besar, sementara pemerintah bergerak untuk memulihkan ketertiban publik. Aksi kekerasan itu terjadi menjelang pemilihan presiden berikutnya dan menambah tekanan terhadap stabilitas politik serta kebijakan keamanan nasional.
Jam Malam dan Pengendalian Massa
Pemerintah memberlakukan jam malam di beberapa daerah termasuk Paris, Lille, dan Nice sebagai upaya meredam eskalasi kekerasan dan penjarahan. Kepolisian juga melarang demonstrasi di sejumlah kawasan ibu kota setelah pukul 20.00 dan menurunkan pasukan untuk memastikan aturan tersebut ditaati.
Kebijakan lokal menetapkan pembatasan waktu yang berbeda: beberapa kawasan sekitar Place de la République dan Les Halles menerapkan jam malam dari pukul 23.00 hingga 06.00. Di beberapa kota utara, pembatasan jam malam bagi anak di bawah umur diterapkan selama dua hari setelah mendapat persetujuan wali kota setempat, sementara beberapa kota lain melarang pertemuan dan demonstrasi publik.
Skala Kerusuhan dan Dampak Ekonomi
Menurut data kepolisian dan kementerian terkait, sekitar 2.400 orang ditangkap dalam rangkaian bentrokan selama akhir pekan, dengan laporan adanya korban jiwa dan ratusan petugas keamanan yang terluka. Sejumlah demonstran dilaporkan meninggal dunia akibat kondisi kesehatan terkait aksi, dan hampir 1.000 personel keamanan mengalami luka-luka selama penanganan kerusuhan.
Dampak ekonomi tampak signifikan dengan hampir 3.000 toko menjadi sasaran penjarahan dan kerusakan, termasuk sejumlah butik mewah di Paris seperti Dior, Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren, dan Gucci. Selain itu, laporan menyebutkan toko resmi klub sepak bola di Marseille dijarah dan sebuah balai kota di Limoges mengalami kebakaran, memicu kekhawatiran tentang keselamatan publik dan risiko hilangnya aset bersejarah.
Pemerintah memerintahkan platform perdagangan daring untuk menghapus iklan yang mempromosikan barang-barang hasil penjarahan dan bekerja sama dalam proses hukum terhadap pihak yang mencoba menjual kembali barang curian. Sebagai langkah perlindungan bagi pekerja dan pelaku usaha terdampak, pemerintah menyiapkan opsi cuti berbayar sementara bagi pekerja yang terkena dampak langsung akibat gangguan keamanan.
Politik, Tanggung Jawab, dan Respons Kepresidenan
Sejumlah pejabat pemerintah menuding adanya peran kelompok-kelompok tertentu yang diduga memanfaatkan suasana untuk memicu kekacauan politik, namun tudingan tersebut langsung mendapat penolakan dan permintaan bukti dari pihak-pihak oposisi. Tokoh-tokoh politik sayap kiri menuntut klarifikasi atas tudingan keterlibatan organisasi politik dalam aksi kekerasan yang terjadi.
Istana kepresidenan menyatakan penolakan atas pengunduran diri menteri yang membawahi urusan keamanan, dan meminta pejabat terkait untuk menangani barikade serta penjarahan sambil menjelaskan kelemahan dalam intelijen dan antisipasi keamanan. Pejabat keamanan mengakui bahwa pengerahan 60.000 personel pada akhir pekan lalu belum sepenuhnya efektif untuk mencegah tindakan kekerasan yang terkoordinasi di beberapa lokasi.
Wali kota sejumlah kota besar, termasuk ibu kota, menyoroti bahwa meskipun hak untuk berdemonstrasi harus dihormati, sejumlah kawasan pada hari kerusuhan terasa seolah tidak terlindungi. Aksi dan pemblokiran jalan masih dilaporkan berlangsung di lokasi-lokasi seperti area Museum Louvre dan kampus universitas, bahkan setelah liburan sekolah dimulai.
Dampak Lebih Luas dan Langkah Keamanan
Reaksi pasar keuangan terhadap krisis keamanan ini terlihat dari melemahnya aset-aset Prancis dibandingkan pasar Eropa secara keseluruhan, karena ada kekhawatiran bahwa ketidakstabilan politik dapat memperumit pembahasan anggaran dan upaya pengendalian utang negara. Kekhawatiran tersebut mempertegas hubungan antara keamanan dalam negeri dan prospek ekonomi jangka menengah.
Serikat pekerja merespons situasi dengan menyerukan pemogokan baru pada 5 November, sementara sejumlah negara Eropa mengimbau warga negaranya yang sedang berada atau bepergian ke Prancis untuk menghindari kerumunan dan meningkatkan kewaspadaan. Di tengah upaya meredam krisis domestik, Presiden Emmanuel Macron juga melakukan kunjungan luar negeri untuk membahas pasokan energi, termasuk upaya mengamankan tambahan pasokan bensin dan solar guna meredam tekanan harga bahan bakar di dalam negeri.
Dalam beberapa hari ke depan, fokus pemerintah akan tertuju pada penguatan koordinasi antarlembaga keamanan, penindakan terhadap pelaku penjarahan yang memanfaatkan platform daring, serta upaya pemulihan ekonomi dan menjaga ketertiban publik menjelang agenda politik penting.
