Jakarta, Maret.id — Otoritas Prancis melarang semua demonstrasi yang dijadwalkan di Marseille dan departemen Bouches-du-Rhône pada Sabtu, 24 Oktober 2026, kata kepala prefektur setempat, Jacques Witkowski, dalam pengumuman yang disampaikan pada Kamis malam waktu setempat. Larangan tersebut diumumkan sebagai respons atas seruan aksi besar yang dilontarkan oleh koordinator gerakan Rompi Kuning dan kekhawatiran terhadap eskalasi kekerasan di wilayah itu.
Presiden Prancis Emmanuel Macron memperluas kebijakan dengan melarang demonstrasi di sejumlah daerah secara nasional, kecuali aksi yang diselenggarakan oleh serikat pekerja, kata pejabat pemerintah. Langkah ini ditempuh dengan alasan menjaga ketertiban umum dan mengalokasikan sumber daya keamanan secara strategis.
Larangan dan perubahan jam malam
Kepala prefektur menyatakan, “Seluruh demonstrasi, baik yang telah diberitahukan secara resmi maupun tidak, akan dilarang di seluruh departemen,” yang menurutnya didasarkan pada alasan keamanan yang jelas. Selain larangan demonstrasi, otoritas setempat juga mengubah ketentuan jam malam yang sebelumnya hanya mengatur anak di bawah umur.
Aturan jam malam yang diperbarui berlaku bagi seluruh warga mulai pukul 23.00 hingga 05.00 dan akan diberlakukan hingga Senin pagi, kata Witkowski. Perubahan ini merupakan upaya membatasi mobilitas malam hari untuk mencegah konfrontasi dan kerusuhan yang terjadi pada unjuk rasa sebelumnya.
Gangguan transportasi dan layanan publik
Seluruh layanan transportasi umum di wilayah metropolitan Marseille dijadwalkan dihentikan mulai pukul 05.00 Sabtu hingga pukul 05.00 Minggu untuk mengurangi kerumunan dan risiko insiden di stasiun serta jalur transportasi. Penutupan layanan publik ini berdampak pada rencana perjalanan penduduk dan karyawan yang bergantung pada angkutan umum.
Beberapa bisnis lokal dan institusi bersiap menutup operasional pada hari aksi demi keselamatan staf dan pelanggan, sementara pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk menghindari area pusat kota yang diprediksi menjadi titik kerumunan. Otoritas keamanan menegaskan akan menempatkan personel dalam jumlah yang memadai untuk menegakkan larangan dan menjaga akses darurat tetap terbuka.
Latar belakang protes nasional
Aksi protes yang melanda berbagai kota di Prancis bermula pada pertengahan September ketika pelajar sekolah menengah turun ke jalan di pinggiran Paris menyoroti perbaikan kondisi sekolah dan layanan publik. Gerakan itu kemudian meluas menjadi unjuk rasa menentang kenaikan harga dan masalah daya beli yang memicu ketidakpuasan di berbagai lapisan masyarakat.
Demonstrasi terbesar terjadi pada 17 Oktober lalu dengan kehadiran sekitar 550.000 orang secara nasional menurut data kementerian dalam negeri Prancis, yang juga mencatat sejumlah titik bentrok lokal. Dalam beberapa aksi sebelumnya, aparat penegak hukum menggunakan gas air mata, granat kejut, dan meriam air untuk membubarkan massa setelah insiden kekerasan dan pembakaran kendaraan dilaporkan di sejumlah lokasi.
Pihak penyelenggara aksi dan kelompok protes menegaskan hak mereka untuk berdemonstrasi secara damai, namun pejabat keamanan menekankan bahwa kebijakan pelarangan ditujukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan melindungi warga sipil. Koordinator Rompi Kuning sebelumnya mengimbau pendukungnya untuk turun ke jalan pada tanggal yang sama, mendorong otoritas memperketat pengamanan.
Reaksi dari warga dan pelaku usaha menunjukkan kekhawatiran atas dampak jangka pendek terhadap ekonomi lokal dan mobilitas sehari-hari, terutama di kota-kota yang mengandalkan pariwisata dan perdagangan. Pemerintah setempat menyatakan akan menilai situasi setiap saat dan menyesuaikan langkah-langkah keamanan sesuai perkembangan di lapangan.
Otoritas nasional juga menegaskan ruang bagi aksi serikat pekerja untuk berlangsung sebagai pengecualian terhadap larangan umum, namun menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang bisa memicu kekerasan. Pemerintah pusat dan aparat regional berjanji akan terus memantau situasi dan membuka jalur komunikasi untuk meredam ketegangan.
Kasus ini menyoroti tantangan pemerintah Prancis dalam menyeimbangkan kebebasan berkumpul dengan kebutuhan menjaga ketertiban publik di tengah ketidakpuasan sosial yang meluas. Masyarakat diminta untuk mengikuti informasi resmi dan mengutamakan keselamatan selama periode ketegangan ini.
