Jakarta, Maret.id — Konfrontasi sengit pecah dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa (27/10/2026) ketika utusan Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Kuba terlibat adu mulut di podium sidang. Insiden itu memicu reaksi keras dari berbagai delegasi dan menyorot kembali perdebatan internasional mengenai blokade dan embargo terhadap Kuba.
Perdebatan di podium
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, yang diidentifikasi sebagai Mike Waltz, menuduh pimpinan Kuba melakukan korupsi dan menyebut adanya kepemilikan jam tangan mewah, properti, kapal pesiar, serta liburan keluarga di Eropa. Pernyataan Waltz disusul sorakan dan ketukan meja dari delegasi Kuba yang dipimpin Menteri Luar Negeri Bruno Rodríguez sebagai bentuk protes.
Interupsi dan unggahan media sosial
Rodríguez lalu menyela pidato Waltz dan menuduh utusan AS menyebarkan “kebohongan kasar” untuk membenarkan apa yang disebutnya sebagai agresi ekonomi terhadap Kuba. Perdebatan memanas ketika kedua diplomat saling berhadapan di podium, sementara rekaman dan potongan video yang diunggah ke platform media sosial memperlihatkan Waltz berteriak meminta agar Rodríguez “mundur” dari podium.
Retorika dan tuduhan saling silang
Rodríguez menyatakan bahwa tuduhan Waltz melanggar martabat Majelis Umum dan menggambarkannya sebagai sikap “kasar dan arogan”, sementara pihak AS menyebut reaksi Kuba sebagai bukti bahwa elit rezim panik terhadap kritik. Dalam unggahan terpisah, Rodriguez juga memublikasikan kartun penggambaran konfrontasi dengan narasi yang menolak anggapan bahwa Kuba merupakan ancaman, dan menekankan bahwa blokade-lah yang menjadi ancaman nyata.
Resolusi terkait embargo AS terhadap Kuba kembali menjadi ajang pemungutan suara pada sidang tersebut, dengan hasil yang menunjukkan dukungan mayoritas internasional. Menurut angka yang disampaikan di sidang, 130 negara memilih mendukung resolusi yang mengutuk embargo, 17 menentang, dan 25 abstain.
Pemerintah Amerika Serikat dinyatakan menentang resolusi tersebut, sementara negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, India, serta sebagian mitra Barat bergabung untuk mendukung teks itu. Perbedaan pandangan ini menggambarkan polarisasi global terkait kebijakan terhadap Kuba dan pendekatan terhadap sanksi ekonomi.
Dampak ekonomi dan bantuan luar negeri menjadi bagian penting dari perdebatan sidang, dengan delegasi Kuba menyoroti krisis energi dan kelangkaan bahan pokok di negara itu. Pihak Kuba menyebut pembatasan terhadap energi sebagai salah satu penyebab utama pemadaman listrik berkepanjangan dan kelangkaan pangan yang memperparah krisis ekonomi nasional.
Rusia dan Tiongkok secara terbuka menyatakan solidaritas terhadap Kuba dan memberikan bantuan yang menjadi sorotan publik internasional. Rusia dilaporkan mengirimkan pasokan bahan bakar, sementara China menyatakan dukungan politik untuk kedaulatan dan jalur pembangunan yang dipilih Kuba.
Isu hukum dan pidana juga memperkeruh hubungan, setelah adanya pemberitaan tentang surat perintah penangkapan yang diterbitkan terhadap mantan pejabat tinggi Kuba menyoal dugaan keterlibatan dalam insiden masa lalu. Pemerintah Kuba mengecam langkah tersebut sebagai manuver politik tanpa dasar hukum, sementara beberapa sekutu Kuba mengecam tindakan itu sebagai tidak berdasar.
Kekisruhan di Majelis Umum PBB pada 27 Oktober itu menegaskan bahwa hubungan AS-Kuba tetap menjadi salah satu titik tegang dalam politik internasional. Para diplomat dan pengamat menilai insiden ini berpotensi memperkuat keterpolarisasian pandangan global mengenai sanksi, intervensi, dan kedaulatan nasional.
