Jakarta, Maret.id — Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin (KTT) dalam kerangka Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) resmi dibuka di Antalya, Turki pada Rabu (11/11/2026) dengan agenda menempatkan aksi iklim konkret sebagai fokus utama pertemuan para kepala negara dan pemerintahan.
Seruan Sekjen PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan solidaritas internasional dan kerja sama lintas negara untuk menghadapi krisis iklim yang semakin akut.
Guterres menegaskan, “Kita tidak perlu negara-negara untuk sepakat dalam segala hal, tetapi kita perlu mereka untuk bekerja sama dalam hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja,” seraya mengingatkan perlunya langkah kolektif.
Rekor Emisi dan Peringatan Suhu Global
Guterres memaparkan data yang mengkhawatirkan bahwa emisi global mencapai rekor tertinggi pada 2025 dan bahwa empat tahun terakhir tercatat sebagai periode terpanas dalam sejarah modern.
Peringatan ini menegaskan urgensi tindakan segera untuk mencegah dampak iklim yang lebih parah, termasuk gelombang panas, banjir, dan kerugian ekonomi yang luas.
Tekanan pada Bahan Bakar Fosil dan Perusahaan Migas
Dalam pidatonya, Guterres menekankan kebutuhan untuk secara bertahap menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan mendesak agar perusahaan minyak besar turut menanggung bagian biaya pemulihan iklim.
Ia menyerukan pengenaan pajak atas keuntungan luar biasa perusahaan migas sebagai salah satu mekanisme untuk mendanai upaya adaptasi dan mitigasi di negara-negara yang paling terdampak.
Optimisme dari Energi Terbarukan
Di tengah kekhawatiran, Guterres mencatat capaian penting pada sektor transisi energi, termasuk peran tenaga surya yang mampu memenuhi hampir tiga perempat pertumbuhan permintaan listrik global pada tahun lalu.
Fenomena ini menunjukkan bahwa energi bersih kini menjadi opsi pembangkit yang paling ekonomis di banyak wilayah dan memberi peluang percepatan dekarbonisasi.
Agenda KTT dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara janji dan realisasi melalui tiga pilar utama: implementasi kebijakan, penyaluran pendanaan, serta penguatan ketahanan iklim.
Fokus ini dimaksudkan untuk mendorong agar komitmen yang disepakati berubah menjadi program lapangan yang terukur dan berdampak.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menekankan bahwa tanggung jawab moral utama adalah memprioritaskan nasib negara-negara Kepulauan Pasifik dan kelompok rentan lain yang menghadapi ancaman eksistensial.
Erdogan menyerukan reformasi mekanisme pendanaan iklim agar lebih mudah diakses, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan mendesak di lapangan, serta menegaskan bahwa negara maju harus memikul tanggung jawab lebih besar.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyoroti pentingnya kolaborasi internasional untuk membuka kran investasi energi bersih dan mempercepat aliran pembiayaan iklim.
Ia mengingatkan bahwa proses transisi harus inklusif dan memastikan prinsip “no one left behind” atau tidak meninggalkan pihak mana pun tetap dijunjung tinggi.
Mengacu pada capaian sejak Perjanjian Paris, delegasi mencatat proyeksi kenaikan suhu global berhasil ditekan dari skenario sekitar 4 derajat Celcius menjadi sekitar 2,6 derajat Celcius.
Para pemimpin dunia didesak untuk menjadikan dekade ini sebagai momentum krusial agar target pembatasan kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius tetap dapat dijangkau melalui langkah cepat dan terkoordinasi.
COP31 di Antalya diharapkan menjadi titik balik di mana komitmen ambisius berubah menjadi kebijakan, investasi, dan aksi di lapangan yang nyata serta dapat dipertanggungjawabkan.
Delegasi dan pengamat internasional akan memantau implementasi keputusan konferensi ini, termasuk mekanisme pembiayaan, target pengurangan emisi, dan dukungan bagi negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
