Prabowo Tegaskan Komitmen Cegah Karhutla, Waspada Ganggu Perdagangan dan Investasi!

Jakarta, Maret.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, Minggu, 15 November 2026. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN sebagai bagian dari upaya menanggapi bencana yang juga berdampak lintas batas.
Penegakan Hukum terhadap Korporasi
Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kebakaran lahan dan hutan. Langkah hukum yang tegas disebutkan sebagai bagian dari strategi untuk mencegah praktik-praktik yang merusak lingkungan.
Pemerintah telah mengambil tindakan administratif dan pidana terhadap pelaku usaha yang diduga berkontribusi pada karhutla. Data yang dipaparkan menunjukkan pembatalan konsesi dan proses hukum terhadap sejumlah perusahaan.
Prabowo merinci angka-angka tindakan penegakan hukum yang tengah berjalan di dalam negeri. Menurut penjelasan resmi, pemerintah telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan yang diduga terlibat.
Sebanyak 26 perusahaan saat ini berada dalam tahap penyelidikan, sementara 11 perusahaan telah didakwa secara formal. Pemerintah juga menyatakan ada 23 perusahaan lain yang masuk daftar untuk segera didakwa dan secara keseluruhan 104 perusahaan sedang diperiksa oleh kepolisian.
Upaya Penanganan di Lapangan
Pemerintah Indonesia mengerahkan sumber daya besar untuk mengatasi kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan tersebut. Upaya di lapangan melibatkan personel, peralatan, dan operasi pemadaman terkoordinasi di berbagai provinsi terdampak.
Menurut pemaparan resmi di konferensi, sebanyak 71.000 personel pemadam kebakaran hutan dilibatkan dalam operasi pemadaman. Tenaga dan sumber daya tersebut dikerahkan untuk melakukan pengendalian api, patroli, dan rehabilitasi wilayah yang terdampak.
Operasi penanggulangan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang signifikan bagi petugas di lapangan. Presiden menyatakan 16 personel meninggal dunia dan banyak lainnya mengalami luka-luka dalam upaya memadamkan api, serta dua helikopter hilang dalam operasi.
Dampak asap juga melintasi batas negara, sehingga masyarakat di Malaysia dan Singapura merasakan gangguan kualitas udara. Prabowo mengakui konsekuensi regional ini dan menekankan pentingnya respons yang lebih efektif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Perubahan Strategi dan Rencana Pencegahan
Presiden menekankan perlunya perubahan pendekatan dari sekadar fokus pemadaman dan mitigasi menuju pencegahan yang sistematis. Pemerintah sedang menyiapkan pembentukan lembaga baru dan program-program yang dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan.
Rencana ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terhadap izin lahan, serta mekanisme penegakan hukum yang lebih cepat dan transparan. Selain itu, pemerintah berencana memperkuat kapasitas deteksi dini dan patroli berbasis komunitas untuk mengurangi risiko kebakaran sebelum meluas.
Prabowo juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi efektivitas penanganan. Dukungan teknologi pemantauan dan kerja sama dengan sektor swasta serta masyarakat sipil disebut sebagai bagian penting dari strategi pencegahan.
Permintaan Maaf dan Ajakan Kerja Sama Regional
Presiden menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia kepada warga negara tetangga yang terdampak kabut asap. Pernyataan maaf tersebut disertai jaminan bahwa Indonesia telah melakukan upaya terbaik dalam kondisi yang sangat menantang.
Dalam forum ASEAN, Prabowo mengajak negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi bencana lintas batas. Ia menekankan bahwa penanganan karhutla memerlukan pendekatan bersama yang melibatkan pencegahan, penegakan hukum, dan bantuan kemanusiaan saat diperlukan.
Pemerintah Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk berbagi data dan teknologi pemantauan serta menerima dukungan internasional untuk mempercepat pemulihan. Upaya ini diharapkan dapat memperkecil dampak jangka panjang terhadap ekosistem, kesehatan publik, dan ekonomi kawasan.
Penegakan hukum dan perbaikan tata kelola menjadi titik fokus kebijakan ke depan menurut pernyataan Presiden. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah menargetkan reduksi kejadian karhutla serta perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan hidup.





