18 Negara Termasuk Indonesia Kecam Serangan Israel ke RS Nasser, Memanas Diplomasi!

Jakarta, Maret.id — Sebanyak 18 negara, termasuk Indonesia, mengecam serangan udara yang menimpa Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza, dan menyatakan kekhawatiran mendalam atas berlanjutnya kekerasan yang menimpa warga sipil di wilayah tersebut.
Pernyataan bersama yang dibacakan oleh para menteri luar negeri dan disiarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui akun resmi menjelaskan bahwa serangan pada Kamis, 12 November, itu melanggar hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus bagi fasilitas dan tenaga medis.
Kecaman terhadap serangan terhadap fasilitas medis
Para menteri luar negeri menilai serangan terhadap rumah sakit adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip perlindungan sipil dalam konflik bersenjata. Mereka menegaskan bahwa fasilitas kesehatan dan pekerja medis harus dilindungi tanpa syarat dalam kondisi apapun.
Pernyataan itu menyebut serangan tersebut juga memperlemah upaya untuk mempertahankan gencatan senjata dan merusak rencana pemulihan bagi Gaza yang tengah digagas oleh komunitas internasional. Mereka menyerukan agar semua pihak memprioritaskan keselamatan warga sipil dan menghormati kewajiban mereka menurut hukum internasional.
Kekhawatiran bantuan kemanusiaan dan dampak musim dingin
Delegasi penandatangan menyampaikan kekhawatiran bahwa pembatasan terhadap aliran bantuan kemanusiaan oleh pihak berwenang Israel memicu memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Kondisi itu, menurut mereka, semakin mengancam kehidupan warga, utamanya anak-anak dan balita, menjelang musim dingin.
Para menteri juga memperingatkan bahwa keterbatasan akses dan pengiriman bantuan medis, pangan, dan bahan bakar dapat meningkatkan angka kematian dan penderitaan luas bila tidak segera diatasi. Mereka menekankan perlunya pembukaan koridor kemanusiaan yang aman dan tidak dibatasi agar bantuan dapat mencapai warga yang membutuhkan.
Tuntutan kepada Israel dan dorongan bagi komunitas internasional
Dalam pernyataan bersama, negara-negara penandatangan menuntut agar Israel segera mematuhi gencatan senjata, menghentikan serangan terhadap warga sipil, serta melindungi fasilitas kesehatan secara penuh. Mereka juga menuntut akses tanpa hambatan bagi badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan untuk melakukan mandat kemanusiaan mereka.
Para menteri mendesak negara-negara berpengaruh dan mekanisme internasional, termasuk Dewan Perdamaian, untuk meningkatkan tekanan diplomatik agar komitmen terkait penghentian kekerasan dan pemulihan Gaza ditegakkan. Tekanan tersebut dinilai penting demi menjaga kredibilitas setiap kesepakatan pemulihan dan memastikan bantuan sampai ke tangan warga yang terdampak.
Pernyataan itu menegaskan komitmen kolektif untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional demi mempertahankan gencatan senjata, mendukung implementasi rencana pemulihan Gaza, dan meredakan penderitaan penduduk Palestina. Pemerintah Indonesia menyampaikan posisi ini sejalan dengan kebijakan luar negerinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Daftar negara penandatangan dan dampak korban
Dokumen tersebut ditandatangani oleh menteri luar negeri dari 18 negara, antara lain Indonesia, Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, dan Uni Emirat Arab. Para penandatangan sepakat menindaklanjuti seruan internasional untuk melindungi warga sipil dan memfasilitasi bantuan.
Laporan awal menyatakan bahwa serangan udara terhadap Rumah Sakit Nasser menewaskan sedikitnya enam orang, melukai 27 lainnya, serta menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur rumah sakit. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran mengenai kapasitas layanan kesehatan di Gaza yang sudah berada di ambang kolaps.
Para pejabat menegaskan perlunya investigasi independen terhadap insiden ini dan meminta semua pihak memberikan prioritas pada penyelamatan nyawa serta akses kemanusiaan. Komunitas internasional dinilai harus bersinergi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memastikan perlindungan yang memadai bagi penduduk sipil.





