Indonesia mendeportasi 2 WNA Malaysia, Memanas hubungan bilateral dan perdagangan!

Jakarta, Maret.id — Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Jawa Timur, mendeportasi dua warga negara asal Malaysia berinisial NA dan RAZ karena terbukti melampaui masa izin tinggal selama 54 hari. Keputusan tindakan administratif itu diambil setelah pemeriksaan dokumen dan verifikasi status keimigrasian kedua orang asing tersebut.
Kasus Overstay dan Kronologi
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar Aditya Nursanto mengatakan kedua WNA tinggal di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung untuk keperluan kunjungan keluarga. Mereka diketahui menggunakan visa kunjungan wisata dan sempat melaporkan keberadaannya kepada petugas imigrasi setempat sebelum ditemukan melakukan overstay.
Aditya menjelaskan penindakan berawal dari pemantauan rutin dan laporan masyarakat tentang keberadaan kedua orang asing tersebut. Setelah diverifikasi, kedua warga negara asing itu dinyatakan melampaui masa izin tinggal sehingga dikenai sanksi administratif.
Tindakan Administratif dan Penegakan Hukum
Pihak imigrasi menjatuhkan sanksi deportasi dan penangkalan sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian. Menurut Aditya, deportasi merupakan tindakan tegas untuk menegaskan kedaulatan negara dan kewajiban setiap orang mematuhi aturan yang berlaku di wilayah Indonesia.
Ia menegaskan bahwa deportasi bukan sekadar pemulangan, melainkan juga peringatan bahwa hukum tidak boleh diabaikan. Selain deportasi, penangkalan akan menghalangi yang bersangkutan untuk kembali memasuki wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu.
Dasar Hukum Pelaksanaan
Aditya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai dasar hukum pelaksanaan tindakan. Pasal 78 UU tersebut mengatur sanksi administratif bagi orang asing yang melanggar ketentuan izin tinggal, sedangkan definisi deportasi tercantum dalam ketentuan lain di dalam undang-undang yang sama.
Kepatuhan terhadap masa berlaku izin tinggal menjadi penentu utama status hukum orang asing selama berada di Indonesia. Pelanggaran ketentuan ini dapat berujung pada tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Penguatan Pengawasan dan Operasi
Kantor Imigrasi Blitar menyatakan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Pengawasan dilakukan melalui pelayanan administrasi, pemantauan lapangan, serta penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.
Dalam rangka memperketat kontrol, Imigrasi Blitar melaksanakan Operasi Wirawaspada 2026 yang meliputi pemantauan dan pemeriksaan di sejumlah titik konsentrasi keberadaan orang asing. Dari operasi tersebut tim berhasil menjaring empat warga negara asing yang diperiksa dokumen perjalanannya dan dimintai keterangan terkait aktivitas yang dilakukan.
Petugas juga melakukan pemeriksaan di tempat tinggal maupun saat orang asing sedang melakukan perjalanan sebagai bagian dari upaya preventif. Kegiatan patroli dan pemeriksaan ini bertujuan menjaga ketertiban, mencegah pelanggaran, dan menegakkan aturan keimigrasian.
Imbauan untuk Warga Asing
Melalui tindakan ini, Imigrasi Blitar mengimbau seluruh warga negara asing untuk selalu mematuhi ketentuan izin tinggal selama berada di Indonesia. Pematuhan terhadap aturan dipandang penting untuk menjaga ketertiban umum serta menghormati kedaulatan dan hukum negara.
Kantor Imigrasi menekankan bahwa langkah penindakan akan terus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran serupa, dan upaya preventif akan ditingkatkan bekerja sama dengan aparat daerah guna mengawasi aktivitas warga asing secara berkesinambungan.





