Myanmar Terbukti Lakukan Genosida ke Warga Rohingya, Ketegangan Regional Memanas!

Jakarta, Maret.id — Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Myanmar bertanggung jawab melakukan genosida terhadap warga Rohingya dalam operasi yang berlangsung pada 2017, menurut putusan yang diumumkan dengan suara 9-6. Putusan ini menandai salah satu langkah hukum internasional penting terkait pertanggungjawaban negara atas tuduhan genosida.
Isi putusan dan temuan hakim
Ketua majelis hakim Yuji Iwasawa menyatakan bahwa skala dan metode kekerasan menunjukkan adanya niat untuk menghancurkan sebagian populasi Rohingya. Majelis hakim mencatat pembunuhan massal, kekerasan seksual yang meluas, perlakuan ekstrem terhadap anak-anak, dan pengepungan warga yang melarikan diri.
ICJ menyimpulkan bahwa tindakan pasukan keamanan Myanmar melampaui kebutuhan militer dan memenuhi kriteria pelanggaran Konvensi Genosida. Putusan terpisah dengan angka yang sama juga menemukan kegagalan Myanmar untuk mencegah genosida yang dilakukan oleh warga sipil bekerja sama dengan pasukan keamanan.
Perintah-perintah segera dari pengadilan
Pengadilan memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah segera termasuk menyelidiki dan menuntut tersangka pelaku genosida. Myanmar juga diperintahkan memfasilitasi pemulangan warga Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat.
Selain itu, ICJ memerintahkan restorasi atau kompensasi atas kerusakan properti yang dialami warga Rohingya. Pengadilan juga menyerukan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban serta kompensasi untuk kerugian yang tak dapat diperbaiki melalui restitusi.
Implikasi hukum dan diplomatik
Putusan ICJ memperkuat preseden tentang tanggung jawab negara dalam kasus genosida dan membuka jalan bagi upaya pertanggungjawaban lebih luas. Namun, penegakan putusan bergantung pada kerja sama internasional dan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat menghadapi kendala politik.
Dukungan diplomatik dan tekanan internasional diperkirakan akan meningkat terhadap pemerintah dan institusi keamanan Myanmar. Pelaksanaan perintah pengadilan, termasuk investigasi dan pemulangan, menghadapi tantangan praktis mengingat situasi politik dan keamanan di lapangan.
Dampak terhadap masyarakat Rohingya dan negara tetangga
Keputusan ini memiliki implikasi bagi jutaan pengungsi Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh dan negara lain setelah gelombang kekerasan 2017. Pemulangan yang aman dan bermartabat akan membutuhkan jaminan keamanan, akses layanan, serta pemulihan tempat tinggal dan mata pencaharian.
Organisasi kemanusiaan dan negara penerima pengungsi kemungkinan akan meningkatkan tekanan untuk akses bantuan dan program rehabilitasi. Komunitas internasional diharapkan mendorong langkah-langkah konkret guna mencegah kekerasan berulang dan memastikan perlindungan jangka panjang bagi komunitas yang terdampak.
Pengadilan juga memerintahkan kompensasi terhadap kerusakan yang tidak dapat diperbaiki melalui restitusi, menandakan pengakuan terhadap kerugian material dan immaterial yang diderita korban. Proses hukum berikutnya dan mekanisme pelaksanaan akan menentukan seberapa efektif putusan ini dalam memberikan keadilan bagi para korban.
Para pengamat internasional menilai putusan ini sebagai momen penting bagi hak asasi manusia dan hukum internasional, meskipun banyak pekerjaan masih harus dilakukan untuk menerjemahkannya menjadi perubahan di lapangan. Keberlanjutan perlindungan hukum bagi warga Rohingya akan bergantung pada kombinasi upaya pengadilan, diplomasi, dan bantuan kemanusiaan.





