Jakarta, Maret.id — Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menyatakan seluruh relawan Global Sumud Flotilla 2.0 telah dibebaskan oleh militer Israel, termasuk sembilan Warga Negara Indonesia yang sebelumnya ditahan saat berada bersama rombongan relawan.
Koordinator Media GPCI, Harfin Naqsyabandy, menyampaikan kabar tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari tim hukum dan sumber diplomatik internasional yang memantau proses deportasi para relawan.
Proses Pembebasan dan Deportasi
Menurut GPCI, delegasi Global Sumud Flotilla (GSF) dan Freedom Flotilla Coalition (FFC) yang sempat ditahan di fasilitas penahanan Ktziot kini dinyatakan bebas dan sedang menjalani proses deportasi keluar wilayah Israel.
Rencana pemulangan para relawan akan dilakukan melalui rute menuju Istanbul, Turki, sebelum lanjut ke negara asal masing-masing.
Hasil Pemantauan dan Tindakan Lanjutan GPCI
Organisasi itu menyatakan terus memantau perkembangan untuk memastikan keselamatan dan pemulangan yang aman bagi seluruh relawan.
GPCI juga menegaskan akan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran hak asasi yang dialami anggota rombongan selama masa penahanan.
Klaim Tindakan Kekerasan Selama Penahanan
GPCI melaporkan bahwa selama masa penahanan sejumlah delegasi mengalami tindakan yang disebutnya sebagai kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk pemukulan, penggunaan taser dan peluru karet, pelecehan verbal, serta pemaksaan posisi yang menyakitkan.
Beberapa korban dilaporkan mengalami luka serius dan memerlukan perawatan medis setelah dipindahkan dari fasilitas penahanan.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi adanya sembilan WNI yang menjadi korban penangkapan dalam insiden itu.
Kemlu menyatakan pihaknya memantau proses dan berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik untuk memastikan hak-hak WNI terpenuhi selama proses pemulangan.
Di antara sembilan WNI tersebut terdapat tiga wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo.
Kehadiran jurnalis tersebut mendorong perhatian khusus terkait kebebasan pers dan keamanan pekerja media dalam operasi kemanusiaan lintas batas.
GPCI menyebut sumber-sumber hukum dan diplomatik internasional turut berperan dalam memastikan proses deportasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun organisasi itu juga meminta agar komunitas internasional memberi perhatian terhadap laporan penyiksaan dan pelanggaran selama penahanan yang berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.
Pejabat terkait di Turki diperkirakan akan menerima kedatangan para relawan sebelum mereka melanjutkan perjalanan kembali ke negara asal masing-masing.
Sementara itu, pihak keluarga dan sejumlah kelompok masyarakat sipil di Indonesia telah menyatakan kelegaan atas berita pembebasan sembari menantikan kedatangan pasti para WNI.
Kasus ini menambah daftar kontroversi terkait operasi penegakan keamanan di wilayah konflik yang kerap menimbulkan sorotan hak asasi internasional dan perlindungan warga sipil.
Para pengamat menilai pemantauan lebih lanjut dan investigasi independen diperlukan untuk memastikan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
GPCI berjanji akan memberikan pembaruan lebih lanjut setelah proses deportasi selesai dan para relawan tiba di lokasi tujuan.
Sumber diplomatic juga diharapkan menyampaikan konfirmasi resmi mengenai waktu dan prosedur pemulangan kepada keluarga serta publik.
