Jakarta, Maret.id — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai dugaan praktek riset kedokteran palsu yang terungkap baru-baru ini telah mencoreng integritas profesi dokter dan berpotensi merusak kepercayaan internasional terhadap peneliti nasional.
IDI Tegaskan Ini Masalah Etik dan Integritas Akademik
Anggota IDI, Fery Rahman, menyatakan peristiwa itu bukan sekadar pelanggaran administratif melainkan telah memasuki ranah etik dan integritas akademik.
Fery mengingatkan masyarakat dan institusi ilmiah agar tidak menggeneralisasi kesalahan individu terhadap seluruh profesi medis.
Modus Dugaan Pemalsuan
Menurut keterangan yang beredar, tiga warga negara Indonesia diduga melakukan fabrikasi data dalam sebuah simposium penyakit pneumonia di Kopenhagen, Denmark.
Pelaku dituduh memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memanipulasi data dan menggunakan identitas palsu sehingga beberapa kali memperoleh travel grant untuk menghadiri konferensi internasional.
Pemicu Kekhawatiran Komunitas Ilmiah
Keberhasilan memperoleh puluhan travel grant dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan kecurigaan di kalangan peneliti lain dan peserta simposium.
Seorang peserta yang menghadiri acara tersebut kemudian melaporkan kejanggalan materi presentasi yang dinilai tidak logis dan tidak didukung dokumen persetujuan etik penelitian.
Dampak kejadian ini dinilai signifikan terhadap reputasi peneliti muda yang sedang berupaya mendapatkan pendanaan dan akses publikasi internasional.
Fery menegaskan bahwa tindakan segelintir pihak bisa merugikan seluruh komunitas riset Indonesia jika tidak ditangani secara transparan dan tegas.
Wa Ode Dwi Daningrat, salah satu peserta yang mengungkap kejanggalan, menyebutkan bahwa klaim lokasi penelitian yang menyebar ke berbagai negara juga patut dipertanyakan.
Ia menyoroti ketiadaan dokumen persetujuan etik sebagai salah satu bukti kelemahan metode dan keaslian penelitian yang dipresentasikan.
Reaksi institusi akademik pun mulai bermunculan, termasuk sorotan dari kelompok akademisi yang menuntut pemeriksaan independen terhadap klaim-klaim tersebut.
Majelis guru besar di bidang kedokteran telah diminta memberikan penilaian formal serta rekomendasi langkah korektif untuk mencegah kejadian serupa.
Skema pemeriksaan yang diusulkan meliputi verifikasi data mentah, pengecekan jejak digital, serta konfirmasi keabsahan lembaga dan persetujuan etik.
Sumber pendanaan dan mekanisme pemberian travel grant diusulkan ditinjau ulang agar terdapat kontrol yang lebih ketat dan mekanisme audit berkala.
Dalam jangka panjang, para pemangku kepentingan diminta memperkuat pendidikan etik penelitian dan literasi penggunaan teknologi AI di kalangan peneliti.
IDI menyerukan agar lembaga pendidikan, penerbit ilmiah, dan penyelenggara konferensi bekerja sama membangun sistem verifikasi yang lebih andal.
Masyarakat diminta tetap memberi harapan dan dukungan kepada peneliti Indonesia yang bekerja jujur dan profesional, sambil menuntut penyelesaian kasus ini secara transparan.
Pemeriksaan yang komprehensif diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik dan mencegah distorsi reputasi yang merugikan dunia riset nasional.
