Jakarta, Maret.id — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membentuk tim investigasi untuk menelisik dugaan fabrikasi riset yang dipublikasikan atas nama warga negara Indonesia pada Konferensi International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 di Denmark. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan penyelidikan dipimpin oleh Inspektur Jenderal kementerian dan telah diumumkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada Selasa, 2 Juni 2026.
Susunan Tim dan Proses Investigasi
Brian menyatakan tim investigasi akan mengumpulkan bukti, memeriksa dokumen, dan berkoordinasi dengan institusi terkait untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut. Tim dipimpin Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek dan akan bekerja secara intensif untuk menuntaskan fakta awal kasus.
Koordinasi dengan Universitas dan Panggilan Saksi
Kementerian telah berkoordinasi dengan Universitas Negeri Yogyakarta, kampus tempat alumnus S1 salah satu terduga menimba ilmu, untuk memperoleh data dan klarifikasi. Menurut keterangan resmi, pihak kampus telah memanggil empat orang terduga untuk dimintai keterangan mengenai motif dan peran masing-masing individu.
Temuan Awal tentang Status Akademik
Hasil penelusuran awal menunjukkan hampir seluruh orang yang terlibat tidak memiliki status sebagai dosen atau tenaga pendidik formal di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Kondisi ini membatasi kewenangan kementerian dalam menjatuhkan sanksi administratif atau etik secara langsung apabila terbukti bukan pegawai negeri atau dosen tetap.
Modus Dugaan Manipulasi
Menurut penyelidikan awal, dugaan manipulasi meliputi pemalsuan data ilmiah serta pencatutan afiliasi institusi tanpa izin untuk memperoleh bantuan pendanaan perjalanan. Tujuannya diduga agar terduga dapat menghadiri konferensi internasional dengan biaya ditanggung pihak lain sehingga mereka tidak perlu menanggung biaya perjalanan.
Dampak terhadap Kredibilitas Akademik
Menteri Brian menegaskan tindakan tersebut berpotensi merusak kredibilitas akademisi Indonesia di mata komunitas ilmiah internasional. Ia mengingatkan bahwa publikasi dan presentasi ilmiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan memberi efek buruk jangka panjang bagi reputasi peneliti dan institusi terkait.
Langkah Hukum dan Etika yang Akan Ditempuh
Kemdiktisaintek menyatakan akan meneruskan pengumpulan bukti menuju ranah pidana apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, termasuk unsur penipuan terkait penggunaan afiliasi institusi. Apabila penyelidikan menetapkan bahwa pelaku adalah dosen atau tenaga pengajar, kementerian akan menggelar sidang komisi etik dan disiplin sesuai kewenangan.
Peran Institusi Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta dinilai mengambil langkah proaktif dengan memanggil pihak-pihak yang disebut dan menyediakan informasi untuk investigasi. Kemdiktisaintek mendorong seluruh perguruan tinggi untuk meningkatkan pengawasan penggunaan afiliasi institusi dalam publikasi dan kegiatan internasional.
Kementerian juga menyatakan akan meninjau mekanisme pendanaan perjalanan dan verifikasi afiliasi agar penyalahgunaan serupa dapat dicegah di masa depan. Koordinasi antar lembaga dan transparansi data dikatakan perlu diperkuat untuk menjaga integritas penelitian Indonesia di panggung global.
Pihak kementerian berharap proses investigasi berjalan cepat namun akurat sehingga langkah hukum dan administrasi bisa diambil dengan dasar bukti kuat. Masyarakat akademik diminta bersikap waspada dan melaporkan dugaan penyalahgunaan agar cita-cita peningkatan kualitas riset nasional tidak terganggu oleh tindakan oknum.
