Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kelangkaan obat esensial yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi dan tekanan nilai tukar rupiah. Pernyataan itu disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Upaya Pemerintah dan Peran BPOM
BPOM menegaskan dukungan kepada pelaku usaha farmasi agar aktivitas produksi tidak terganggu dan pasokan obat tetap terjaga. Badan tersebut juga membuka ruang untuk menerima masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait solusi ketersediaan obat.
BPOM menyatakan akan bekerja pada sisi hulu industri untuk memastikan bahan baku dan proses produksi dapat terus berjalan. Upaya ini dilakukan sambil memantau kondisi di hilir agar distribusi obat tetap lancar.
Keluhan Industri dan Penanganan Harga
Menurut Taruna Ikrar, keluhan dari industri mengenai kenaikan biaya produksi mulai muncul sekitar dua bulan terakhir. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan langkah pengendalian harga yang lebih tepat sehingga produksi tidak berhenti.
Pengendalian harga akan dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan produsen menutup biaya dan akses masyarakat terhadap obat esensial. Pemerintah juga menegaskan bahwa intervensi harus hati-hati agar tidak menimbulkan disinsentif bagi produsen lokal.
Faktor Eksternal yang Memengaruhi Produksi
Perlambatan nilai tukar rupiah dan dampak konflik global disebut menjadi faktor pemicu meningkatnya biaya bahan baku impor. Gangguan pasokan bahan baku serta fluktuasi harga internasional berimplikasi langsung terhadap kapasitas produksi obat di dalam negeri.
Taruna Ikrar menyebutkan bahwa kondisi geopolitik dan dinamika pasar global turut memperumit upaya menjaga ketersediaan obat. Oleh karena itu, strategi ketahanan pasokan perlu mencakup diversifikasi sumber bahan baku dan peningkatan kapasitas industri domestik.
Koordinasi Antar-Kementerian dan Sistem Kesehatan
Pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menyamakan langkah pada penanganan ketersediaan obat nasional. Koordinasi tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan obat bagi program jaminan kesehatan nasional agar alokasi tetap tersedia untuk pasien BPJS.
Upaya lintas kementerian diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan hulu dan hilir, termasuk pembiayaan, pengaturan distribusi, dan monitoring stok. Tujuannya adalah memastikan kebijakan terintegrasi mampu melindungi akses obat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Langkah Ke Depan dan Harapan
BPOM menegaskan kesiapan mendengarkan masukan dari publik, akademisi, dan pelaku industri untuk merumuskan solusi praktis dan berkelanjutan. Pemerintah berharap kombinasi dukungan pada produsen dan pengendalian distribusi dapat mencegah gangguan pasokan obat esensial.
Taruna menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketersediaan obat demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Pihak terkait diminta tetap waspada dan proaktif agar potensi kelangkaan dapat ditangani sebelum berdampak luas.
