Jakarta, Maret.id — BPJS Kesehatan mempercepat integrasi kebijakan lintas sektor untuk menyelaraskan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito pada pertemuan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan peluncuran serangkaian inisiatif digital dan aplikasi penunjang pemantauan kepesertaan JKN.
Transformasi digital dan pilot ‘intelligent claim’
Prihati menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi klaim rumah sakit dan transparansi layanan. Ia menyebutkan pilot ‘intelligent claim’ yang sedang berlangsung dan rencana pengembangan portal aplikasi terintegrasi yang mengakses electronic clinical pathway serta menerapkan mekanisme pembayaran berbasis activity-based costing.
Aplikasi baru bertajuk PASTI JKN diperkenalkan sebagai alat pemantau status kepesertaan dan informasi jaminan kesehatan nasional. Menurut Prihati, PASTI JKN dirancang untuk memudahkan peserta, khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah, agar dapat mengetahui status kepesertaan dengan cepat dan akurat.
Payung hukum dan reaktivasi kepesertaan
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mendorong percepatan terbitnya aturan hukum yang menguatkan implementasi kebijakan jaminan sosial. Kunta menyinggung keberadaan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini berada di Sekretariat Negara sebagai dasar untuk memberikan manfaat terbatas bagi peserta yang melakukan cicilan.
Menurut Kunta, landasan hukum yang jelas dinilai krusial untuk mempercepat proses reaktivasi kepesertaan bagi warga kurang mampu dan memastikan hak layanan kesehatan tidak terputus. Ia menambahkan bahwa kehadiran perwakilan lintas kementerian pada agenda tersebut mencerminkan dukungan kolektif untuk memperluas perlindungan kesehatan nasional.
Pemantauan segmentasi peserta dan kuota PBI
Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Rukijo memaparkan komposisi segmentasi kepesertaan yang menjadi perhatian pengawas. Rukijo menyatakan bahwa segmen PBI menunjukkan kuota yang signifikan, yakni sekitar 96,8 juta peserta, sementara segmen PBPU memiliki jumlah yang cukup besar dan memerlukan perhatian khusus.
Rukijo berharap sistem pengawasan yang kuat dan akuntabel dapat mempercepat perluasan perlindungan bagi pekerja sektor informal. Ia menegaskan bahwa Dewan Pengawas akan memonitor implementasi aplikasi dan berharap aplikasi tersebut mampu diakses oleh sekitar 32 juta peserta PBPU mandiri.
Koordinasi lintas kementerian sebagai kunci
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk sinergi dalam pengelolaan JKN. Sinergi antarlembaga dianggap penting untuk memastikan perluasan cakupan kepesertaan serta kesinambungan anggaran program jaminan sosial.
Para pejabat menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan penguatan tata kelola menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi teknologi dan payung hukum yang terintegrasi diharapkan dapat menekan beban administrasi, meningkatkan akurasi data peserta, serta mendukung keberlanjutan sistem JKN.
Penekanan juga diberikan pada upaya efisiensi klaim rumah sakit melalui standar klinis dan mekanisme pembiayaan yang lebih tepat sasaran. Para pihak terkait menyatakan komitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan atas penerapan kebijakan baru demi meningkatkan akses dan kualitas layanan jaminan kesehatan nasional.
