Jakarta, Maret.id — Pemerintah menegaskan pasien penyakit kronis tetap mendapat perlindungan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan akses layanan yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Muhaimin Iskandar saat meninjau layanan cuci darah di RSUD Cengkareng dan mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan Jakarta Barat di Kebon Jeruk pada Rabu, 1 Juli 2026.
Kunjungan kerja dan pengawasan layanan cuci darah
Muhaimin melakukan dialog langsung dengan tenaga kesehatan dan pasien untuk memperoleh gambaran pelaksanaan layanan cuci darah. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memastikan tidak ada penundaan layanan yang bisa berdampak fatal bagi pasien katastropik.
Pemerintah menekankan pentingnya kelancaran prosedur dan ketersediaan obat serta fasilitas untuk pasien hemodialisis. Menurut Muhaimin, satu kali penundaan pada layanan seperti cuci darah berpotensi mengancam keselamatan pasien.
Skema gotong royong dalam JKN
Menteri Koordinator menegaskan JKN merupakan wujud gotong royong masyarakat dalam menjamin akses layanan kesehatan. Skema ini memungkinkan peserta saling membantu sehingga biaya perawatan yang tinggi tidak membebani individu secara langsung.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan program agar layanan tetap merata dan dapat diandalkan. Upaya itu melibatkan penyempurnaan kebijakan dan penguatan koordinasi antar kementerian serta lembaga terkait.
Alokasi anggaran dan layanan katastropik
Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,6 triliun untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI JKN), dengan dukungan pemerintah daerah sekitar Rp4 triliun. Dari total pembiayaan tersebut, sekitar Rp22,2 triliun diperuntukkan bagi pelayanan penyakit katastropik seperti gagal ginjal, penyakit jantung, dan kanker.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan tambahan dukungan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan Program JKN sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Langkah ini diambil untuk menutup celah pembiayaan dan memastikan layanan tetap tersedia bagi kelompok miskin dan rentan.
Muhaimin menyampaikan pemerintah akan terus mendorong peningkatan kepesertaan JKN dengan partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperkuat mekanisme solidaritas sehingga beban biaya kesehatan dapat terbagi lebih merata.
Koordinasi lintas sektor dan perbaikan kebijakan
Penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi fokus agar kebijakan perlindungan sosial berjalan selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan. Pemerintah juga menerima masukan dari fasilitas kesehatan untuk penyempurnaan implementasi layanan.
Langkah konkret mencakup evaluasi alur rujukan, ketersediaan obat esensial, serta mekanisme klaim dan pendanaan agar tidak mengganggu operasional rumah sakit. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjamin pasien penyakit kronis, khususnya dari kelompok miskin dan rentan, memperoleh layanan berkualitas tanpa hambatan.
Kunjungan ke RSUD Cengkareng dan kantor BPJS Kesehatan Jakarta Barat menjadi bagian dari upaya pengawasan agar layanan JKN benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Pemerintah berharap hasil pemantauan dan dialog dengan tenaga medis itu dapat segera diterjemahkan ke kebijakan yang lebih responsif.
