Tragedi hantavirus di kapal penelitian MV Hondius memicu evakuasi dan kecemasan kru internasional
JAKARTA, Maret.id — Pemerintah Inggris melaporkan penurunan prevalensi perokok dewasa setelah meluncurkan program “Swap to Stop”, inisiatif yang menempatkan produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik (vape) ke dalam strategi pengendalian tembakau berbasis pengurangan risiko (Tobacco Harm Reduction/THR). Program tersebut menyediakan vape gratis beserta pendampingan terarah bagi perokok dewasa yang ingin beralih, dan menurut data Annual Population Survey (APS) prevalensi merokok turun dari 11,1 persen pada 2023 menjadi 10,6 persen pada 2024. Pengalaman Inggris ini kembali mencuat dalam perdebatan kebijakan publik di Indonesia mengenai apakah pendekatan THR layak diadopsi untuk menurunkan angka perokok yang masih relatif tinggi di Tanah Air.
Strategi “Swap to Stop” dan bukti dari Inggris
Program “Swap to Stop” merupakan perpaduan intervensi langsung dan pendekatan kebijakan: distribusi produk alternatif yang dikendalikan, edukasi kesehatan, serta pelacakan hasil lewat survei populasi. Di Inggris, integrasi produk tembakau alternatif ke dalam kebijakan publik sudah berlangsung bertahun-tahun, dimulai dari rekomendasi layanan kesehatan yang mengakui peran rokok elektrik sebagai alat transisi bagi perokok dewasa. Hasil APS yang menunjukkan penurunan 0,5 poin persentase dalam prevalensi merokok selama satu tahun dianggap sebagai indikator awal efektivitas intervensi; namun para peneliti menekankan perlunya evaluasi jangka panjang untuk menilai keberlanjutan perubahan perilaku dan implikasi kesehatan masyarakat.
Secara historis, lembaga seperti Public Health England menyatakan bahwa rokok elektrik berisiko jauh lebih rendah dibandingkan rokok konvensional, meskipun angka persentase pengurangan risiko yang dikenal luas sempat diperdebatkan dan dievaluasi ulang oleh sejumlah institusi. Sementara bukti klinis dan surveilans populasi mendukung potensi THR untuk membantu perokok dewasa beralih, aspek pengawasan, kualitas produk, dan perlindungan terhadap penggunaan oleh anak-anak tetap menjadi perhatian utama.
Relevansi dan tantangan implementasi di Indonesia
Indonesia memiliki konteks epidemiologi dan politik yang berbeda. Prevalensi merokok di Indonesia tetap tinggi dibandingkan banyak negara berpendapatan menengah ke atas, khususnya di kalangan laki-laki dewasa. Sistematika industri tembakau yang kuat, kebiasaan sosial merokok, serta masalah ekonomi dan penerimaan masyarakat menjadikan proses perubahan kebijakan lebih kompleks. Selain itu, isu rokok ilegal dan potensi kebocoran cukai menambah dimensi fiskal yang sulit diabaikan ketika membahas regulasi produk alternatif.
Beberapa asosiasi di Indonesia, termasuk kelompok advokasi pengendalian tembakau, mendorong pemerintah membuka ruang bagi THR sebagai strategi komplementer untuk menurunkan prevalensi merokok. Mereka berargumen bahwa menutup akses sepenuhnya terhadap produk alternatif berisiko “mengunci” perokok pada konsumsi rokok konvensional dan menghambat pencapaian target penurunan prevalensi. Di sisi lain, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan mekanisme pengendalian yang ketat: pembatasan usia, aturan pemasaran, standar mutu produk, serta pemantauan dampak kesehatan dan sosial.
Pandangan ahli dan rekomendasi kebijakan
Ariyo Bimmo, Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), menyatakan bahwa pendekatan berbasis risiko perlu digunakan konsisten untuk mencapai penurunan prevalensi merokok yang signifikan. Menurutnya, rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan bukan solusi ajaib, tetapi dapat berfungsi sebagai alat transisi dalam kerangka THR jika disertai desain kebijakan yang jelas. Pernyataan semacam ini mencerminkan argumen yang sering diajukan pendukung THR: fokus pada mengurangi bahaya bagi perokok yang sulit berhenti, bukan sekadar melarang seluruh produk alternatif.
Para ahli kesehatan masyarakat umumnya sepakat beberapa elemen kunci bila THR hendak diadopsi secara bertanggung jawab: program pilot terkontrol, sistem registrasi dan pengujian mutu produk, kampanye edukasi untuk perokok dewasa, pelatihan tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan switching, dan mekanisme evaluasi independen. Selain itu, perlindungan terhadap anak dan remaja menjadi prioritas—termasuk aturan ketat pada pembungkusan, larangan pemasaran yang menargetkan generasi muda, serta penegakan hukum terhadap penjualan ilegal.
Implikasi fiskal dan penegakan hukum
Adopsi THR juga berimplikasi pada kebijakan fiskal, terutama cukai tembakau dan struktur pendapatan negara dari cukai rokok. Di Indonesia, di mana penerimaan cukai rokok merupakan bagian penting dari APBN dan terdapat tantangan penegakan terhadap rokok ilegal, peralihan sebagian konsumen ke produk alternatif dapat mempengaruhi penerimaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang matang mesti melibatkan koordinasi antar kementerian—kesehatan, keuangan, dan penegak hukum—untuk menjamin bahwa regulasi baru tidak membuka celah bagi penyelundupan dan praktik cukai tidak sah.
Kesimpulan dan langkah ke depan
Pengalaman Inggris dengan “Swap to Stop” memberikan contoh operasional bahwa pendekatan berbasis pengurangan risiko dapat memberikan dampak pada penurunan prevalensi merokok—tetapi konteks nasional sangat menentukan keberhasilan adaptasi kebijakan tersebut. Bagi Indonesia, adopsi THR memerlukan desain kebijakan yang komprehensif: melindungi kelompok rentan, memastikan kualitas produk, mengatur distribusi, serta menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi. Dialog antarpemangku kepentingan, uji coba skala terbatas, serta kajian kesehatan publik yang independen harus menjadi langkah awal sebelum skema serupa diimplementasikan lebih luas. Tanpa itu, upaya mengurangi beban penyakit terkait rokok berisiko kurang efektif atau menimbulkan konsekuensi tak terduga bagi generasi mendatang.
