BANDUNG, Maret.id — Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya menurunkan jumlah anak yang belum menerima dosis vaksin sama sekali atau dikenal sebagai “zero dose” melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Kunjungan lapangan tematik yang digelar pada Selasa, 12 Mei 2026, menyoroti peran puskesmas dan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan imunisasi, sekaligus menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Situasi dan tantangan anak zero dose di Bandung
Munculnya istilah zero dose merujuk pada kelompok anak yang belum menerima satupun imunisasi dasar yang direkomendasikan. Di Kota Bandung, meskipun cakupan imunisasi secara umum relatif baik dibandingkan beberapa daerah lain, masih ditemukan klaster-klaster anak yang belum divaksinasi sama sekali. Wali Kota Bandung menyatakan bahwa persoalan ini tidak sekadar soal angka di laporan, tetapi berdampak pada kesejahteraan dan masa depan anak-anak yang bersangkutan. Tantangan yang diidentifikasi meliputi kesenjangan data antara pencatatan administratif dan realitas lapangan, rendahnya akses keluarga rentan terhadap layanan kesehatan, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi penerimaan vaksin.
Perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat—mulai dari keraguan terhadap keamanan vaksin hingga klaim bahwa hidup tanpa vaksin lebih “alami” atau lebih sehat—kian mengemuka pascapandemi COVID-19. Fenomena antivaksin tersebut menjadi salah satu penghalang utama upaya mencapai cakupan imunisasi yang merata. Selain itu, dinamika urban seperti mobilitas tinggi, pemukiman informal, dan keterbatasan logistik di wilayah padat penduduk turut memperumit upaya pencapaian “nol anak tanpa vaksin”.
Penyebab dan dampak kejadian luar biasa campak
Wakil Menteri Kesehatan menyoroti masih terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di sejumlah wilayah Indonesia pada 2026, meskipun vaksin dan pedoman tata laksana tersedia. Campak termasuk penyakit menular dengan tingkat penularan tinggi dan berisiko menyebabkan komplikasi serius, terutama pada balita dan bayi. KLB campak yang berujung pada kematian anak menjadi bukti nyata bahwa celah imunisasi dapat berakibat fatal. Secara historis, program imunisasi rutin telah menurunkan angka morbiditas dan mortalitas berbagai penyakit infeksi pada anak. Namun, ketika cakupan imunisasi turun atau terdapat populasi yang terisolasi dari program tersebut, penyakit yang sebelumnya terkendali dapat kembali muncul dan menyebar.
Analisis epidemiologis menunjukkan bahwa untuk mencegah transmisi campak diperlukan cakupan imunisasi minimal mencapai sekitar 95% pada populasi sasaran untuk membentuk kekebalan kelompok. Kegagalan mencapai ambang ini membuka peluang munculnya klaster dan wabah lokal, yang menimbulkan beban tambahan terhadap sistem kesehatan dan ekonomi keluarga.
Strategi kolaboratif untuk mengejar pencapaian imunisasi
Pendekatan satu pintu tidak lagi memadai. Menurut pejabat daerah, penanganan anak zero dose harus melibatkan pendekatan multisektoral: perencanaan berbasis data, penguatan kapasitas petugas puskesmas, pelibatan kader posyandu, serta kerja sama dengan sektor pendidikan, dinas sosial, dan komunitas lokal. Langkah praktis yang disarankan meliputi:
- Pemetaan mikro untuk mengidentifikasi keluarga dan anak yang belum menerima vaksin, termasuk anak di pemukiman informal dan migran.
- Kampanye komunikasi risiko yang menargetkan narasi antivaksin dengan bukti ilmiah sederhana dan pesan yang sesuai budaya.
- Mobilisasi layanan imunisasi keliling dan posyandu terintegrasi pada jam yang fleksibel untuk menjangkau keluarga pekerja.
- Penguatan sistem pencatatan digital untuk sinkronisasi data antarlevel pemerintahan dan meminimalkan kasus “hilang dalam data”.
- Pelaksanaan kampanye pencarian kasus (catch-up) dan imunisasi tambahan di area dengan cakupan rendah.
Praktik global menunjukkan bahwa program imunisasi yang efektif memanfaatkan tokoh berpengaruh setempat—seperti pemuka agama, kepala RT/RW, dan tokoh adat—untuk membangun kepercayaan dan menumbuhkan penerimaan. Selain itu, kerja sama dengan akademisi dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu merancang strategi komunikasi yang berbasis riset dan evaluasi.
Peran puskesmas, posyandu, dan masyarakat
Puskesmas dan posyandu disebut sebagai garda terdepan dalam deteksi dan penanganan anak tanpa vaksin. Di tingkat lapangan, tenaga kesehatan bertugas tidak hanya memberikan layanan imunisasi tetapi juga melakukan edukasi keluarga, mengkaji hambatan akses, serta mengkoordinasikan kunjungan rumah bila diperlukan. Posyandu sebagai platform integratif melayani imunisasi sekaligus pemantauan tumbuh kembang dan nutrisi anak, sehingga intervensi dapat lebih komprehensif.
Peran masyarakat juga krusial: partisipasi aktif orang tua, dukungan tokoh lokal, dan keterlibatan relawan dapat mempercepat penutupan celah imunisasi. Selain itu, penguatan kapasitas kader posyandu dalam mencatat dan mengikuti anak yang terlambat imunisasi membantu meminimalkan anak yang masuk kategori zero dose.
Analisis kebijakan dan rekomendasi
Secara kebijakan, penguatan kolaborasi antarlembaga harus diwujudkan dalam mekanisme koordinasi yang konkret: forum lintas sektor di tingkat kota, alur rujukan yang jelas, serta alokasi sumber daya untuk kegiatan pencarian dan vaksinasi keliling. Pemerintah provinsi dan pusat perlu memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk intervensi penutupan celah, termasuk subsidi logistik, vaksin, dan sistem informasi. Pengawasan kualitas imunisasi juga perlu ditingkatkan melalui audit program dan survei independen untuk memastikan data akurat dan intervensi tepat sasaran.
Para ahli kesehatan masyarakat menekankan bahwa upaya ini bukan hanya soal mencapai target angka, melainkan menyangkut hak anak atas kesehatan, pencegahan penyakit, dan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia. Intervensi yang komprehensif, sensitif budaya, dan berkelanjutan menjadi prasyarat agar upaya mengejar anak zero dose tidak hanya mencapai hasil jangka pendek tetapi juga membangun fondasi imunisasi yang tahan terhadap guncangan sosial dan informasi menyesatkan di masa depan.
Penanganan anak zero dose di Bandung menjadi contoh nyata tantangan yang dihadapi banyak kota di Indonesia: meski ketersediaan vaksin ada, akses, kepercayaan masyarakat, dan koordinasi antarinstansi menentukan keberhasilan program. Jika langkah-langkah kolaboratif ini diterapkan secara konsisten, potensi untuk menurunkan angka KLB dan melindungi generasi muda dari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi akan meningkat signifikan.
