Jakarta, Maret.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyuarakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang diambil oleh kepolisian untuk menghadapi pelaku begal di Jakarta. Kejahatan jalanan, terutama aksi begal yang marak belakangan ini, telah menjadi masalah serius yang mengganggu rasa aman masyarakat.
Kenneth menegaskan bahwa keamanan di jalan raya merupakan prioritas yang harus diperhatikan. Masyarakat berhak merasa aman saat beraktivitas, dan tantangan ini tidak bisa diabaikan. Ia berharap kepolisian dapat menindak tegas pelaku kejahatan, terutama ketika mereka melawan dan membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas.
Namun, Kenneth mengingatkan bahwa tindakan tegas tersebut harus tetap mematuhi prosedur hukum dan dilakukan secara profesional. Penggunaan tembakan terukur diperlukan hanya dalam situasi yang mengancam jiwa, bukan sebagai langkah yang melanggar aturan.
“Pelaku begal harus ditindak tegas dengan tembakan terukur jika situasi di lapangan memang membahayakan,” ungkapnya. Ia mengamati bahwa banyak pelaku tak ragu menggunakan senjata tajam maupun api rakitan, yang sering kali mengakibatkan luka dan bahkan kehilangan jiwa di tengah masyarakat.
Beliau juga mengimbau agar tidak ada pihak yang dengan cepat menyimpulkan tindakan aparat sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tanpa mempertimbangkan situasi di lapangan. Pernyataan dari Menteri HAM dan Komnas HAM terkait hal ini perlu dilihat secara proporsional, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Pendekatan yang Seimbang dalam Penegakan Hukum
Menyikapi situasi ini, Kenneth menghargai bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa semua tindakan kepolisian harus tetap dalam batas hukum, profesional, dan terukur.
“Prinsip penghormatan HAM harus dipatuhi. Namun, hak asasi manusia juga harus dilihat secara luas, tidak hanya untuk melindungi pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menjaga hak masyarakat untuk hidup aman,” tuturnya. Kenneth juga menyatakan bahwa hak masyarakat dan korban kejahatan untuk merasa aman dan mendapatkan perlindungan negara adalah bagian penting dari HAM yang perlu dijaga.
Sementara itu, Kenneth menyoroti masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan, menurutnya, tidak hanya berakhir pada penangkapan, tetapi juga harus memberikan efek jera.
“Ketegasan aparat sangat penting agar pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal,” ucapnya. Di sisi lain, ia juga mendesak agar pendekatan yang lebih humanis dan preventif harus tetap diperkuat.
Meningkatkan Keamanan Melalui Kolaborasi
Pemerintah daerah dan kepolisian diminta untuk meningkatkan patroli di area rawan, memasang lebih banyak kamera CCTV, dan memperbaiki penerangan jalan. Kenneth berpendapat bahwa upaya pembinaan kepada pemuda sangat penting untuk mencegah mereka terjerumus dalam tindakan kriminal.
“Kita tidak ingin aparat bertindak berlebihan, tetapi kita juga tidak mau negara kalah oleh pelaku kriminal,” tegasnya. Menurutnya, keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap HAM harus terus dijaga.
Ia menutup dengan menyatakan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Kenneth mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menjaga keamanan dan mendukung langkah pemberantasan kejahatan secara tegas.
“Jakarta harus menjadi tempat yang aman dan nyaman. Pelaku tindak kriminal harus menyadari konsekuensi dari perilakunya. Jangan sampai masyarakat justru merasa resah dan takut untuk keluar rumah,” imbuhnya.
