Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 30 Ribu Unit Diluncurkan Pemerintah di Jawa Tengah
Brebes, Maret.id — Pemerintah meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 30 ribu unit di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2026. Peluncuran program yang menargetkan perbaikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini diumumkan dalam kegiatan di Kabupaten Brebes pada 9 Mei 2026.
Rincian Program dan Sasaran
Program BSPS ditujukan bagi warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4, belum pernah menerima bantuan perumahan sebelumnya, dan tinggal di rumah yang dinilai tidak layak huni. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa bantuan diberikan hanya kepada penerima yang memenuhi kriteria agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kualitas hunian.
Pelaksanaan perbaikan rumah BSPS di Jawa Tengah dijadwalkan dimulai serentak pada 15 Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada 30 Juli 2026 di seluruh wilayah penerima. Angka bantuan di provinsi ini naik signifikan, dari 7.532 unit pada 2025 menjadi 30 ribu unit pada 2026. Di Kabupaten Brebes, alokasi juga meningkat drastis dari 20 unit pada 2025 menjadi 600 unit pada 2026.
Transparansi, Mekanisme PTT, dan Pengawasan Publik
Menteri Ara menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah Pemilihan Toko Terbuka (PTT), yaitu proses musyawarah oleh masyarakat penerima untuk menentukan pembelian bahan bangunan secara terbuka dan transparan. Menurutnya, PTT berperan penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Ara juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan program. Ia mengingatkan bahwa bila ditemukan praktik pungutan atau penyimpangan, masyarakat didorong untuk merekam, melaporkan, dan menyebarluaskannya agar tindakan pelanggaran dapat segera ditindak.
Tinjauan Lapangan dan Dukungan Legislatif
Dalam kunjungan ke Desa Kaliwlingi, Menteri PKP meninjau kondisi rumah salah satu calon penerima bantuan yang sebagian besar struktur masih menggunakan bambu rapuh, sehingga dikategorikan tidak layak huni. Kunjungan ini menjadi bagian dari verifikasi lapangan untuk memastikan calon penerima memenuhi syarat.
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana memberikan apresiasi terhadap program BSPS karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan berkontribusi meningkatkan kualitas hunian. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan program yang dinilai berjalan baik.
Dengan program BSPS ini, pemerintah berharap dapat memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, dan layak bagi warga penerima bantuan.
