Jakarta, Maret.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan peninjauan terhadap kesiapan Hunian Senen yang terletak di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Maruarar menyampaikan bahwa hasil peninjauan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari persiapan pemanfaatan hunian bagi warga yang terkena dampak relokasi.
Hunian Senen ini telah memasuki tahap akhir penyelesaian dan diharapkan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, Maruarar menegaskan pentingnya penempatan penghuni sesuai dengan tujuan awal program, yaitu untuk warga yang direlokasi dari bantaran rel. “Kami ingin memastikan bahwa penghuni yang menempati hunian ini benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,” tutur Maruarar saat meninjau lokasi tersebut pada Selasa, 9 Juni 2026.
Pentingnya Proses Pendataan
Proses pendataan dan penetapan penghuni harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan menempati hunian ini. Menteri Maruarar juga menyampaikan bahwa aspek sosial perlu diperhatikan selain sekadar pembangunan fisik bangunan. “Kita harus mempersiapkan masyarakat yang akan tinggal di sini agar lingkungan hunian menjadi nyaman dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya ruang terbuka hijau dan fasilitas umum seperti lapangan futsal untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni. Dengan suasana yang kondusif, diharapkan hunian ini dapat berkembang menjadi komunitas yang harmonis.
Apresiasi Terhadap Kolaborasi Pihak Terkait
Maruarar mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan Hunian Senen. Ia berterima kasih kepada Badan Pengelola (BP) BUMN dan PT KAI yang telah menyediakan lahan, serta kontraktor pelaksana seperti Hutama Karya, PT PP, dan Wijaya Karya. “Proyek ini dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan berkat kerja sama yang solid,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menambahkan bahwa untuk tahap awal, penghuni tidak akan dibebankan biaya tinggal. Kebijakan ini mencakup pembebasan biaya listrik dan air selama periode enam bulan pertama. “Setelah enam bulan, kami akan melakukan evaluasi terkait pengelolaannya,” ucap Dony.
Penyerahan Hunian untuk Warga yang Terkena Relokasi
Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa pendataan calon penghuni telah dilakukan dengan prioritas untuk warga bantaran rel di kawasan Pasar Gaplok, yang juga telah ditinjau oleh Presiden. “Data penghuni sudah kami siapkan. Prioritas pertama adalah warga bantaran rel di Pasar Gaplok,” ujar Bobby.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api, sekaligus menata kawasan bantaran rel secara bertahap di lokasi lainnya. Hunian ini dibangun di atas lahan seluas 1,61 hektare dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Angkasa Pura Indonesia.
Hunian Senen terdiri dari 324 unit yang dilengkapi dengan toilet, mushola, dapur umum, ruang komunal, taman bermain, dan area parkir. Dengan berbagai fasilitas yang ada, hunian ini diharapkan dapat menjadi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang telah direlokasi.
Dengan jaminan kenyamanan dan keadilan bagi penghuni, pemerintah berharap Hunian Senen dapat menjadi contoh positif dalam upaya penyelesaian masalah permukiman di berbagai daerah.
