JPS Mendukung Program Padat Karya Pemprov DKI untuk Meningkatkan Daya Beli Warga
Jakarta, Maret.id — Jakarta Public Service (JPS) memberikan dukungan penuh terhadap program Padat Karya yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam program ini, peserta akan mendapatkan penghasilan setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang dinilai sebagai langkah positif di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Solusi di Tengah Tekanan Ekonomi
Direktur Eksekutif JPS, M. Syaiful Jihad, menjelaskan bahwa program ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilan, terutama dengan adanya potensi kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baru-baru ini diperkirakan akan berdampak luas terhadap biaya hidup.
“Program ini sangat relevan untuk membantu masyarakat menghadapi peningkatan harga BBM dan memastikan daya beli mereka tetap terjaga,” ungkap Syaiful dalam keterangannya pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Memperkuat Daya Beli Masyarakat Rentan
Kebijakan padat karya ini dinilai tepat guna dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan yang berpenghasilan rendah. Syaiful menekankan bahwa program tersebut tidak hanya menciptakan kesempatan kerja sementara, tetapi juga berfungsi sebagai bantalan sosial di tengah tekanan ekonomi.
“Dari sisi sosial ekonomi, program ini sangat penting. Ini adalah langkah nyata yang berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Prioritas untuk Keluarga Rentan
Syaiful juga menekankan pentingnya prioritas bagi keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pelaksanaan program. Dengan pendekatan ini, bantuan yang disalurkan diharapkan lebih tepat sasaran.
“Memberikan prioritas kepada warga dalam DTKS adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai pada yang membutuhkan,” jelas Syaiful.
Penempatan Peserta yang Efektif
Ia mengusulkan agar penempatan peserta program disesuaikan dengan wilayah domisili mereka. Pendekatan ini dapat mengurangi biaya transportasi dan membantu mengurangi kemacetan di Jakarta.
“Menempatkan peserta sesuai domisili sangat penting, tidak hanya untuk efisiensi biaya, tetapi juga untuk mengurangi mobilitas yang berlebihan,” tambahnya.
Rekrutmen yang Transparan
Transparansi dalam proses rekrutmen menjadi aspek penting agar program dapat berjalan dengan lancar dan terpercaya. Syaiful menekankan perlunya informasi yang sama untuk semua masyarakat.
“Proses rekrutmen yang terbuka dan transparan harus menjadi prioritas. Ini penting agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama dan program dapat berjalan dengan akuntabilitas yang tinggi,” ucapnya.
Harapan untuk Ekspansi Program
Syaiful berharap program Padat Karya akan terus diperluas dan menjadi bagian integral dari strategi ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat saat ini.
Ia juga mencatat bahwa program ini seharusnya tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada peningkatan keterampilan peserta melalui peran aktif Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD).
“Saya berpendapat bahwa peningkatan keterampilan adalah bagian penting dari upaya ini. PPKD harus terlibat aktif untuk memastikan program ini memberikan manfaat maksimal,” tutup Syaiful.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak serta pelaksanaan yang tepat, program Padat Karya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks saat ini.
