Jayapura, Maret.id — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang tidak terputus, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Pernyataan ini disampaikan setelah terjadinya aksi pemalangan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua, yang dilakukan oleh sejumlah warga setempat.
Aksi Pemalangan Mengganggu Akses Layanan Kesehatan
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, menunjukkan keprihatinan terhadap aksi pemalangan ini. Ia mengatakan, tindakan tersebut dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat. “Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya pada Minggu, 22 Juni 2026.
Azhar menegaskan bahwa penutupan akses ke rumah sakit dapat membahayakan keselamatan pasien yang memerlukan penanganan segera. Ia meminta semua pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang ada, agar hak masyarakat untuk berobat tidak terhalang.
Masalah Status Lahan yang Belum Terpecahkan
Aksi pemalangan ini berhubungan dengan aspirasi masyarakat adat mengenai kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura. Kemenkes berharap masalah ini bisa diselesaikan tanpa mengganggu layanan kesehatan bagi masyarakat Papua. “Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu,” kata Azhar. “Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti.”
RSUP Jayapura Tetap Berjuang Memberikan Layanan
Meskipun akses utama rumah sakit sempat dipalang pada Rabu (17/6), manajemen RSUP Jayapura tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Mereka telah menyiapkan pintu kedua sebagai alternatif akses bagi pasien dan tenaga kesehatan, dengan penyesuaian untuk menjaga keamanan. Hal ini menunjukkan dedikasi RSUP Jayapura terhadap kesehatan masyarakat meskipun dalam kondisi sulit.
Manajemen RSUP juga aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan, termasuk Polresta Jayapura dan Polsek Abepura, untuk memastikan situasi tetap terkendali. Selain itu, rumah sakit telah mengeluarkan edaran kesiapsiagaan bagi pegawai dan secara aktif memberikan informasi perkembangan situasi melalui media sosial resmi mereka.
Kesimpulan
Kemenkes dan manajemen RSUP Jayapura tengah berusaha keras untuk memastikan layanan kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat meskipun ada kendala. Kepentingan pasien harus tetap menjadi prioritas utama, dan dialog damai antara pihak berwenang dan masyarakat menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan isu yang berkaitan dengan pemalangan ini dapat segera teratasi, demi kesehatan dan keselamatan masyarakat Papua.
