Jayapura, Maret.id — Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan lebih besar dalam pembangunan perumahan subsidi. Langkah ini diharapkan dapat dilakukan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Mengurangi Biaya Pembangunan
Tito mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan biaya pembangunan perumahan. Dengan biaya yang lebih rendah, diharapkan pengembang akan lebih termotivasi untuk membangun lebih banyak rumah yang terjangkau. “Sektor perumahan memiliki efek berganda yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional,” jelasnya.
Perlunya Dukungan dari Pemda
Menteri Tito meminta agar gubernur, bupati, dan wali kota segera mengimplementasikan kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan PBG. Menurutnya, ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik untuk pembangunan perumahan. “Dengan menggratiskan biaya ini, otomatis pengembang akan lebih terdorong untuk membangun rumah, yang pada gilirannya akan merangsang perekonomian dan menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.
Manfaat Fiskal dari Pembangunan Perumahan
Tak hanya berdampak positif bagi pengembang, pembangunan perumahan juga memberikan manfaat fiskal yang signifikan bagi pemerintah daerah. Lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat menghasilkan penerimaan pajak ketika dikembangkan menjadi kawasan hunian. “Iklim pembangunan perlu kita dorong. Tanah kosong yang sebelumnya kurang produktif akan menghasilkan pajak bumi dan bangunan yang lebih besar setelah dibangun,” tuturnya.
Pentingnya Aspek Lingkungan
Tito juga memberikan apresiasi kepada Real Estate Indonesia (REI) yang terus memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan. Salah satu contoh konkrit adalah penanaman pohon di kawasan hunian baru. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kawasan perumahan yang dibangun tidak hanya nyaman namun juga sehat untuk masyarakat.
Kebutuhan Hunian yang Tinggi di Papua
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa kebutuhan akan hunian di Papua masih sangat tinggi. Data menunjukkan ada sekitar 38 ribu rumah tangga di Papua yang belum memiliki tempat tinggal. Amalia menekankan pentingnya pembangunan rumah subsidi untuk menjawab kebutuhan ini, terutama dengan konsentrasi terbesar di Kota Jayapura.
Menjawab Tantangan Kebutuhan Hunian
“Masih ada sekitar 38 ribu rumah tangga di Papua yang belum memiliki rumah. Dengan pembangunan rumah subsidi, kita bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” ungkapnya. Inisiatif ini menjadi krusial untuk mempercepat penyediaan rumah tinggal di wilayah yang sangat membutuhkan, semakin mendukung stabilitas sosial dan ekonomi di daerah tersebut.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat hunian di Papua dapat meningkat, dan masyarakat, terutama yang kurang mampu, bisa mendapat akses yang lebih baik terhadap perumahan yang layak.
