Jakarta, Maret.id — Anggota DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, baru-baru ini menjadi sorotan di media sosial setelah terungkap bahwa harta kekayaannya meningkat pesat dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan informasi yang beredar, kekayaan Jupiter yang awalnya tercatat sebesar Rp9,9 miliar pada tahun 2019, kini melonjak hingga mencapai Rp50,9 miliar pada tahun 2025.
Pernyataan mengenai peningkatan tersebut awalnya diunggah oleh akun Instagram @kasuspedia, yang memicu beragam komentar dari publik. Dalam narasi tersebut, dijelaskan bahwa terjadi kenaikan sekitar Rp41 miliar sejak Jupiter dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada 2019.
Penjelasan Ahmad Lukman Jupiter
Menanggapi isu yang liar di media sosial, Jupiter memberikan klarifikasi melalui keterangan tertulis yang diterima oleh beberapa media, Rabu, 24 Juni 2026. Ia menilai narasi yang beredar mengabaikan konteks penting terkait laporan harta kekayaannya yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Jupiter menjelaskan bahwa angka Rp50,9 miliar yang tercantum pada 2025 dapat dipertanggungjawabkan, namun ia mempertanyakan penggunaan angka Rp9,9 miliar sebagai titik awal perbandingan. Menurutnya, laporan dari tahun pertama menjabat hanya mencerminkan sebagian dari aset-aset yang dimilikinya sehingga tidak mencakup keseluruhan kekayaan.
Transparansi dan Keterbukaan Informasi
Ia menegaskan bahwa jika menggunakan laporan yang lebih lengkap, nilai kekayaannya seharusnya berada pada angka sekitar Rp32 miliar. Dalam enam tahun, kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 57 persen, atau kurang dari delapan persen per tahun. Jupiter menilai pertumbuhan tersebut tidaklah aneh, mengingat ia telah memiliki berbagai usaha sebelum menjabat sebagai anggota dewan.
Jupiter menyebutkan bahwa ia telah menjalankan bisnis di bidang ekspedisi impor elektronik sejak 2008, serta memiliki beberapa usaha lain seperti perusahaan importir suku cadang sepeda motor dan bisnis properti.
Pentingnya Data yang Valid
Dalam klarifikasinya, Jupiter juga menegaskan bahwa banyak informasi terkait aktivitas bisnisnya tersedia di berbagai dokumen publik. Ia merupakan pendukung utama transparansi informasi dan menyayangkan jika penyebaran informasi dilakukan tanpa konteks yang jelas dan akurat.
“Angkanya benar, tetapi konteks yang diberikan tidak utuh, sehingga kesimpulan yang muncul menjadi menyesatkan,” ujarnya.
Jupiter menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap kekayaan pejabat publik. Dia juga mendorong agar kritik terhadap penyelenggara negara didasarkan pada data yang valid dan verifiable. Dia menegaskan, pertumbuhan kekayaannya bukan berasal dari gaji sebagai anggota DPRD, namun dari perkembangan bisnis dan peningkatan nilai aset yang dimiliki sebelumnya.
Kesimpulan
Di akhir pernyataannya, Ahmad Lukman Jupiter mengajak masyarakat untuk memeriksa langsung data yang tersedia di laman e-LHKPN KPK sebelum menyimpulkan dari informasi yang beredar di media sosial. “Demokrasi membutuhkan warga yang kritis, tetapi kritis berarti memeriksa sebelum percaya,” tegasnya.
Dia berharap agar masyarakat bisa menggunakan informasi yang akurat dalam beropini, sehingga tidak jatuh pada kesimpulan yang keliru dalam mengawasi harta kekayaan pejabat negara. Transparency dalam laporan kekayaan, menurutnya, adalah langkah penting untuk menjaga akuntabilitas di pemerintahan.
